Jakarta, BEDAnews.com
Pemberian Bantuan Hukum secara gratis bagi masyarakat miskin wajib diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terdaftar dan terakreditasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Organisasi Bantuan Hukum merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk sebagai pelaksana yang merupakan mandatory Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nom6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nom6 Tahun 2011 itu telah diimplementasikan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Indonesia salah satunya oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia dikenal dengan singkatan YLBHK DKI, yang telah mendapatkan pengesahan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. KEPMENKUM dan HAM R.I. Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, yang berkantor di Jalan Palapa Raya No. 5 C Komp. DEPAG Kedoya Selatan, Kebun Jeruk Jakarta Barat.
YLBHK DKI telah melaksanakan kewajibannya selaku Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum, telah banyak melakukan Advokasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik dalam kasus Pidana maupun Perdata, telah banyak melakukan advokasi dan pendampingan disetiap tingkatan, baik pendampingan dalam pemeriksaan penyidik Kepolisian, Kejaksaaan dan pendampingan ditingkat Pengadilan tingkat pertama.
Advokat T. Bintang S.EL Thamrin, SH akrab disapa Bang Bintang selaku Ketua Umum YLBHK DKI saat ditemui di halaman Rumah Tahanan Negara Kelas IA Salemba, Jakarta Pusat mengungkapkan, saat itu Bintang baru selesai memimpin anggotanya melakukan penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis di Rutan Salemba, Rabu(10/06/16).
Menurut Bintang, pihaknya baru selesai memberikan penyuluhan hukum kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara Salemba sebagaimana agenda yang telah ditetapkan dalam tiap bulannya dengan jadwal minggu kedua setiap bulannya.
Sebelumnya ungkap Bintang, YLBHK DKI mampu menjaring kurang lebih 3000 ribu orang warga binaan di Rutan Salemba untuk diberikan penyuluhan hukum, yaitu pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum
Secara serentak se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada hari Jumat, 28 Januari 2016. "Alhamdulillah kami seluruh Advokat Pemberi Bantuan Hukum dan para Legal yang bergabung di YLBHK DKI, dapat melaksanakan kewajiban kami dalam memberikan penyuluhan hukum kepada warga binaan Rutan Salemba, yang mana hal itu sebagai Implementasi dari Undang-Undang nom6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," tutur Bintang.
Lanjut Bintang, pihaknya merasa punya kewajiban dalam penyuluhan hukum itu untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan di setiap Rutan khususnmya Rutan Salemba.
Bintang menuturkan, pengalamannya pada saat bertatap muka dengan warga binaan, ada paradigma dari salah seorang warga binaan, ada yang mengungkapkan kepada dirinya, bahwa disaat kesandung kasus hukum bila pakai pengacara gak mungkin gak bayar, malah hukumannya tambah berat.
Dengan adannya pemahaman sebagian warga binaan atau pemahaman di masyarakat, menurut Bintang tidak terlepas dari dokrin atau masukan dari oknum yang memiliki kewenangan. "Menurut kami, pemahaman sebagian masyarakat terkait jasa seorang Pengacara atau Pemberian Bantuan Hukum identik harus bayar dan rasa ketakutan hukuman akan bertambah, itu menurut kami sangat berlebihan, buktinya kami sebagai Pemberi Bantuan Hukum di YLBHK DKI telah banyak memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum secara gratis, asalkan calon klien kami dapat menunjukan bukti surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan pihak Kelurahan setempat," ungkap Bintang.
Apa yang diungkap oleh Bintang, hal itu tidak dapat dipungkiri adanya paradigma di masyarakat, setiap ada persoalan hukum bila menggunakan jasa pengacara itu identik ada tarifnya atau jasa penangan perkara, hal itu tentunya berlaku bagi sebagian masyarakat dari golongan mampu secara financial, namun bagi masyarakat miskin tentunya Pemerintah telah memberikan kemudahan dengan adanya penunjukan atau kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam catatan YLBHK DKI, telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan penyuluhan hukum dan Bantuan Hukum secara gratis kepada masyarakat miskin yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, hal itu kebanyakan masyarakat tidak mampu yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat.
Dalam pelaksanaan Penyuluhan hukum secara serentak se – Indonesia pada hari Jumat, 28 Januari 2016, YLBHK DKI menjaring kurang lebih 3000 orang warga binaan Rutan Salemba dari berbagai kasus yang dilakukan.
Tema yang dihusung oleh YLBHK DKI dalam rangka penyuluhan hukum serta bantuan hukum gratis di Rutan Salemba, dengan tema " BERIKAN KEADILAN BAGI SEMUA ORANG YANG BERHAK.
Sementara pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di minggu pertama bulan Februari 2016 YLBHK DKI telah memberikan penyuluhan hukum kepada 30 orang warga Binaan Rutan Salemba. Selanjutnya secara rutin YLBHK DKI mendapat giliran minggu kedua setiap bulannya. (Arman)











