Banyumas, BEDAnews.com
Sebagai ibukotanya Kabupaten Banyumas sekaligus pusat pelayanan masyarakat Jawa Tengah bagian selatan barat daya, ada kecenderungan pertumbuhan kota Purwokerto semakin meningkat dengan pesat. Sehingga kebutuhan lahan untuk pengembangan kota harus diantisipasi dengan rumah agar tidak secara cepat melahap lahan pertanian pangan yang berkaitan dengan sawah.
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas Ir. Agus Wiyono MEng. Sc mengungkapkan saat ditemui wartawanf di ruang kerjanya kemarin, salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah mengarahkan pertumbuhan kota secara vertikal.
“Artinya, jika membangun jangan secara horisontal, meski hal itu tidak bisa dibendung. Disamping horisontal tapi lebih diutamakan yang vertical sehingga kebutuhan lahan untuk pengembangan kota tidak terlalu boros,” katanya.
Tapi menurut Agus, kalau mau melepas pertumbuhan kota, lahan pertanian diseputar Purwokerto akan cepat habis dan kebutuhan pangan juga jadi terganggu, karena kebutuhan pangan semakin meningkat sedangkan lahan semakin penyempit bisa berakibat devisit. “Seharusnya justru lahan pangan diperluas untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan, hal tersebut merupakan dampak daripada tidak terkendalinya pembangunan perumahan/pemukiman yang bisa diambil/dibeli oleh siapa saja termasuk para pembeli dari luar daerah.
“Makanya sudah waktunya pemerintah daerah Banyumas mulai memikirkan bagaimana pertumbuhan vertical itu butuh landasan hukum untuk mengurus sertifikatnya. Perda tentang rumah susun,” katanya, sambil menegaskan kalau Perda belum disusun kita tidak bisa melayani kebutuhan tersebut karena minat pengembang rumah susun tidak tersalurkan.
Menurutnya, ada beberapa pemohon ingin membangun rumah susun di kota Purwokerto. Dikatakan kalau pemohon ke jalur legislatif atau DPRD harus ada usulan dari masyarakat, sedangkan permohonan dari BPN tidak bisa.
“Untuk itu BPN akan mencoba menembus via jalur eksekutif ke Pemda, jadi perlu ada perda rumah susun,” ujar Agus Wiyono.
Menurutnya, hotel itu bukan rumah susun, sebab kalau rumah susun kan setiap unitnya diterbitkan sertifikat yang bisa digunakan untuk agunan seperti sertifikat tanah.
“Hal ini merupakan satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi,” katanya, seraya menambahkan karena sudah banyak peminat pengembang yang akan membangun rumah susun. Intinya untuk membangun rumah susun di daerah Banyumas ini harus ada perdanya. (Widoyo/Agles)













