• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป HNSI: Kebijakan Pemerintah Dinilai Miskinkan Nelayan

HNSI: Kebijakan Pemerintah Dinilai Miskinkan Nelayan

Asep Budi by Asep Budi
4 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta menggelar aksi damai di Dermaga Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (3/2). Dalam aksinya,  mereka menolak Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 yang isinya tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) untuk kapal di atas 30 GT.

Adapun kritik itu pertama, HNSI menolak Surat edaran Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) No B1234/DJPT/PI 410 du/31/12/2015 tentang Pembatasan UkuranKkapal di Atas 150 GT. Pasalnya, pembatasan perizinan untuk kapal di atas 30 GT tidak memberikan kesempatan nelayan Indonesia untuk memanfaatkan perairan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ketua DPD HNSI DKI, Yan M. Winatasasmita mengatakan, peraturan tersebut semakin mempersulit kondisi nelayan serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang sudah ada. “Dan jelas tidak sesuai dengan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan sesuai janji pemerintah. Karena kenaikannya sampai 1000 persen,” kata Yan kepada wartawan melalui siaran pers.

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Menurutnya, jika peraturan tersebut dipaksa untuk diterapkan, maka akan ada jutaan nelayan dan ABK yang menjadi pengangguran. Karena pungutan yang terlalu besar itu bisa membuat para pemilik kapal mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, operasional kapalnya pasti dihentikan.

“Kalau satu kapal mempunyai 20 orang ABK, kira-kira 2,5 juta orang ABK akan menganggur. Kalau satu ABK jumlah keluarganya 4 orang, berarti 10 juta orang bertambah miskin,” jelas Yan.

Saat ini, kata Yan, ada ratusan kapal di pelabuhan ikan Muara Angke tidak dapat melaut lantaran belum mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Direktorat Jenderal Ikan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini mengakibatkan ribuan nelayan terlantar.

“Nelayan dipaksa menjadi miskin oleh pemerintah. Dan Kementerian Kelautan dan perikanan tidak tersentuh hatinya melihat penderitaan nelayan,” ujarnya. (MR)

Previous Post

Korem 051/Wkt Gelar Lepas Sambut Danrem

Next Post

Polri Jangan Hamburkan Ratusan Miliar untuk Piala Bhayangkara

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Polri Jangan Hamburkan Ratusan Miliar untuk Piala Bhayangkara

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021