Bandung BEDAnews.com
Rencana Pemprov Jabar yang dimotori oleh Wakil Gubernurnya Dedy Mizwar untuk menggusur Gedung Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan (BPPT-KPK) di jalan Pahlawan no. 70 Bandung dan menggantikannya dengan Gedung Kesenian International Jawa Barat, semakin membuat berang anggota DPRD Jawa Barat yang sangat tidak setuju pengalih fungsian lahan bangunan pendidikan hanya untuk Gedung Kesenian.
Isyarat ini makin jelas ketika Demiz mengadakan pertemuan dengan desiner dari Inggris Zaha Hadid dan Walikota Bandung Ridwan Kamil, di Balaikota Bandung, Jum’at, 29 Januari, lalu.
Anggota Komisi V DPRD Jabar dr.Ikhwan Fauzi, M.Kes (FPDIP) merasa kecewa dan kesal terhadap sikap Wagub Deddy Mizwar yang tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan dewan, tiba-tiba langsung mendatangkan Zaha Hadid.
Dinilainya sikap arogansi Pemprov Jabar yang dimotori Wagub Deddy Mizwar ini, tidak bisa dibiarkan, untuk itu, Dewan akan memanggil OPD terkait, karena setiap pengalihfungsian asset daerah harus minta persetujuan dewan terlebih dahulu.
“Kalau Wagub tetap ngotot membangunan GKIJB tanpa terlebih dahulu minta persetujuan dewan, itu sudah sebuah pelanggaran, apalagi lahan di jalan Pahlawan No 70 Bandung tersebut, merupakan aset daerah yang sampai kini masih dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.”tegas Ikhwan
DPRD Jabar tetap konsisten untuk mempertahankan asset yang dipergunakan untuk pendidikan ini sampai kapanpun, Dewan tidak akan memberikan persetujuan untuk di jadikan Gedung Kesenian, tegas Ikhwan saat diminta tanggapan terkait alih fungsi lahan di jalan Pahlawan 70 Bandung, Senin (1/2).
Berdasarkan undang-undang pengalihfungsian peruntukkan lahan dari pemerintah pusat ke Pemda yang semula untuk bidang pendidikan ke kesenian harus seizin Menteri Keuangan yang diperkuat dengan Kepmenkeu No. 55/KMK.03/ 2001 tanggal 5 Februari 2001. Disebutkan, dalam Kepmenkeu tersebut disebutkan bahwa tatacara pengunaan, penghapusan dan pengalihan barang milik/ kekeyaan negara dari pemerintah pusat ke Pemda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Karena itu terkait dengan akan dialih fungsikannya lahan di jalan Pahlawan no 70 tersebut, Komisi V DPRD Jabar akan berkonsultasi ke Menkeu untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam dan lebih kongkrit dari Menkeu atas rencana alih fungsi lahan tersebut.
Sungguh luar biasa Wagub ini, Dewan sudah minta dan berteriak agar gedung tersebut diperbaiki untuk kepentingan pendidikan, tapi tetap saja tidak di gubris. Ada apa sebenarnya ? dibalik rencana pembangunan Gedung kesenian tersebut
yang memaksakan kehendak syahwat mengambil lahan jalan Pahlawan no 70 tersebut ? ujar Ikhwan.@her












