Bandung BEDAnews.com
Tidak mau Perda yang dihasilkan jadi macan kertas yang tak bertaring dan tidak bisa berbuat, Pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan atas perda no 1 tahun 2008 tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dilakukan oleh Panitya Khusus I DPRD Jawa Barat, yang seharusnya sudah selesai 4 Februari dan di sidang paripurnakan pada tanggal 5 Februari, molor dan diperpanjang hingga 29 Februari 2016.
Sebagaimana diungkapkan Ketua Pansus I DPRD Jabar Tya Fitriani Fitriani didampingi Wakil Ketua H. Abdul Hadi Wijaya, Anggota KH.Habib Syarif M, M. Syahromi, dan Fatimah kepada wartawan di ruang Banmus DPRD Jabar, Senin (1/2).
Kepada wartawan Tia, beralasan karena Pansus melihat permasalahan KBU yang begitu pelik, sehingga Pansus ingin melahirkan perda yang betul-betul implementatif dan menjawab permasalahan di KBU, karena itu pansus dipepanjang hingga 29 Februari, diperpanjang 1 bulan.
“Kami merasa ini masih banyak kekurangan karena itu kami masih butuh waktu perpanjangan, kami akan berusaha untuk menyempurnakan Perda ini supaya nanti bisa menyadarkan para pemangku kepentingan, betapa pentinya untuk bersama-sama melestarikan resapan air di KBU ini.”Kata Tya
Pansus I bukan menunda-nunda tetapi tidak ingin main-main dalam membahas raperda ini, karena ini harus jadi Perda yang betul-betul bisa menyelamatkan Bandung Utara.
Sementrara abdul hadi menyatakan Pansus ingin agar perda ini tidak jadi perda pesanan, kami ingin berpihak pada masyarakat, sehingga kalau menemukan jalan buntu dengan dinas terkait Pansus tidak akan melanjutkan raperda ini., karena untuk apa kalau penyusunan raperda ini hanya sekedar perda titipan.
Dalam raperda ini Pansus berencana untuk menggambungkan sanksi adminstratif berupa pencabutan ijin, pembekuan ijin, dan pembongkaran dengan sanksi pidana, bagi mereka yang melanggar, dalam pembahasanya Perda ini akan mencapai 75 Pasal dan tiap pasal ada penambahan Ayat termasuk lampiran dari 2 menjadi 4. Cukup banyaknya penambahan Pasal, semata-mata untuk menutup celah bagi pihak tertentu dalam memanfaatkan KBU.
KH. Habib Syarif, anggota Pansus KBU juga menyatakan Pansus ingin ada Moratorium pembangunan di KBU ini, moratotium yang bukan hanya sekadar pasal atau tulisan tetapi implementatif dilaksanakan di lapangan, dan untuk itu juga pansusu meminta masukan dari berbagai kalangan,
“Semua masukan yang diterima pansus akan kita kaji dan perdalam. Hal ini karena kita ingin Perda yang dihasilkan nanti sempurna, implentataif, akomodatif, dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi solusi terbaik dalam menyelamatkan KBU.”kata Habib.
Ketua pansus yang berasal dari fraksi Partai Nasdem ini, menyatakan Pansus merasa ini masih banyak kekaurangan karenanya pansus masih butuh waktu perpanjangan, kami akan berusaha menyempurnakan supaya nanti, bisa menyadarkan para pemangku kepentingan betapa pentingnya untuk bersama-sama melestarikan resapan air di KBU ini@her













