Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Di sebuah sudut desa yang udaranya masih berbau tanah basah setelah hujan, seorang petani tua menghitung bulir padi yang menyusut karena irigasi tak kunjung diperbaiki. Tangannya kapalan, matanya sayu, tetapi bibirnya tetap mengucap syukur. Ia tidak pernah menuntut fasilitas negara yang berlebihan; ia hanya berharap jalan menuju pasar tidak becek saat musim penghujan, dan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu tanpa harus mengantre sejak subuh.
Namun, di belahan lain negeri ini, uang yang seharusnya menopang kehidupan sederhana itu sering kali berubah wujud menjadi vila megah, rekening luar negeri, atau aset mewah yang disembunyikan rapi atas nama pihak ketiga. Ironisnya, ketika para pelaku kejahatan kerah putih itu divonis bersalah di pengadilan, negara kerap kehabisan napas saat hendak menyita harta hasil kejahatannya. Proses pembuktian yang berbelit dan celah hukum membuat aset haram itu tetap aman, sementara kerugian negara dibiarkan menganga.
Di sinilah urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menemukan pijakannya. Secara teoretis dan komparatif, mekanisme non-conviction based asset forfeitureโperampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunyaโtelah lama dipraktikkan di berbagai yurisdiksi untuk memutus rantai ekonomi kejahatan. Dalam kajian hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi, memiskinkan koruptor melalui pelacakan dan penyitaan aset jauh lebih efektif menimbulkan efek jera ketimbang sekadar memenjarakan raga tanpa menyentuh pundi-pundi kekayaan yang ditimbun.
Sebagaimana ditegaskan oleh Stefan D. Cassella dalam bukunya Asset Forfeiture Law in the United States (New York, Juris Publishing, Inc., 2013, hlm. 48), instrumen perampasan aset berbasis perdata (civil forfeiture) dirancang untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada korban atau kas negara secara lebih cepat dan efisien ketika pelaku kabur, meninggal dunia, atau menghindar dari jerat pidana konvensional. Prinsip serupa juga diulas dalam literatur berbahasa Arab mengenai keadilan distributif dan amanah harta publik, seperti karya Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid ke-6, Damaskus, oleh Dar al-Fkir, 1985, hlm. 115), yang menekankan bahwa harta milik umum (mal al-‘amm) wajib dijaga dari penyelewengan dan dikembalikan kepada kemaslahatan umat apabila terjadi pelanggaran amanah.
Dalam konteks Indonesia ke depan, pengesahan undang-undang ini bukan sekadar tambahan pasal dalam kitab hukum nasional. Ia adalah ujian keseriusan negara dalam memulihkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika aset yang dirampas dikelola secara transparan, akuntabel, dan diarahkan langsung untuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar di daerah tertinggal, maka hukum tidak lagi terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan janji manis yang berulang setiap musim politik. Masyarakat hanya ingin melihat negara hadir dengan ketegasan nyata: mengembalikan setiap sen hak rakyat yang dicuri, agar peluh petani di desa dan harapan anak-anak sekolah di pelosok tidak lagi sia-sia.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.













