Kuantan Singingi – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers pada Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Dalam penanganan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.












