Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Bedanews.com –
*Pendahuluan*
Ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam setiap perkara penyalahgunaan kewenangan negara: apakah pertanggungjawaban berhenti pada mereka yang menjalankan perintah, atau harus menjangkau pula mereka yang memerintahkan, mengetahui, dan mengambil manfaat dari tindakan tersebut?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika publik mengikuti perkembangan dugaan penyadapan ilegal melalui Lawful Interception Management System (LIMS), yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Persoalannya bukan semata-mata tentang teknologi penyadapan. Ini menyangkut batas kewenangan, integritas institusi, perlindungan hak warga negara, dan yang paling mendasar, kedaulatan negara.













