JAKARTA || Bedanews.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap, konsistensi tersebut terus dijaga dalam penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.
Hal itu disampaikan Restuardy pada Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Arya Duta Hotel Menteng, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Restuardy menegaskan bahwa, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, upah minimum tidak hanya menyangkut isu ketenagakerjaan semata.
Menurutnya, upah minimum yang ditetapkan juga bermuara pada urusan pemerintahan daerah secara multidimensional.
Upah minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota atas usulan Dewan Pengupahan Daerah.
“Keputusan tersebut berpengaruh langsung pada keberlangsungan iklim investasi dan usaha, daya beli masyarakat, penerimaan daerah, bahkan stabilitas sosial dan ketertiban umum di wilayah masing-masing,” jelas Restuardy, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026).
Restuardy menambahkan, siklus tahunan penetapan upah minimum sudah berada di depan mata, dan pada saat yang sama telah terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
Kedua hal tersebut menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan cermat, tertib dan penuh kehati-hatian.
Pada kesempatan yang sama, Restuardy menyampaikan hasil evaluasi upah minimum beberapa waktu terakhir. Rata-rata UMP tahun 2026 di 38 provinsi berada pada kisaran Rp3,53 juta per bulan, meningkat dari rata-rata tahun 2025 sebesar Rp3,32 juta. Namun, rata-rata tersebut menyimpan kesenjangan yang lebar. Provinsi DKI Jakarta mencatat upah minimum tertinggi, yakni Rp5,73 juta, sedangkan provinsi terendah berada pada kisaran Rp2,3 juta. Jarak antara keduanya lebih dari dua kali lipat sehingga penetapan upah minimum tidak mungkin dipukul rata.
Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah buruh nasional pada Agustus 2025 sebesar Rp3,33 juta dan naik menjadi Rp3,42 juta pada Agustus 2026.
Angka ini masih berada di bawah rata-rata UMP. Restuardy menilai perbandingan keduanya tidak sepenuhnya sebanding karena data BPS mencakup pekerja usaha kecil dan sektor informal yang tidak terjangkau upah minimum.
Meski demikian, sinyal kebijakannya jelas bahwa, efektivitas upah minimum tidak hanya ditentukan oleh besaran angka yang ditetapkan, tetapi juga oleh kepatuhan dan pengawasan di lapangan. Sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja rata-rata masih menerima upah di bawah rata-rata upah minimum.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh pejabat setingkat eselon II dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPS dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Kepala Biro Hukum provinsi se-Indonesia.
Adapun Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti melalui Zoom.
Turut hadir perwakilan Gubernur DKI Jakarta, Kemnaker dan BPS, serta Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial Politeknik Statistika STIS-BPS yang menjadi narasumber dan berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait konsep maupun implementasi pengupahan.
Pada akhir arahannya, Restuardy menyampaikan enam pesan kepada seluruh peserta dari daerah.
– Pertama, penetapan upah minimum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti tahapan dan batas waktu yang ditetapkan Pemerintah.
– Kedua, Dewan Pengupahan Daerah perlu difungsikan secara optimal sebagai forum atau rumah bersama unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, bukan sekadar forum formalitas.
– Ketiga, produktivitas tenaga kerja harus menjadi perhatian utama daerah.
– Keempat, daerah perlu memastikan pelaksanaan struktur dan skala upah di setiap perusahaan, sehingga kebijakan pengupahan tidak berhenti pada upah minimum semata.
– Kelima, keseimbangan antara pelindungan pekerja dan keberlangsungan usaha harus dijaga karena kebijakan pengupahan yang berkeadilan adalah yang melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim investasi dan lapangan kerja.
– Keenam, pengawasan dan kepatuhan perlu diperkuat. (Red).













