Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pukul dua dini hari di sebuah ruas tol tak jauh dari Karawang. Gelap malam itu menyimpan sunyi yang teramat dalam, sekaligus riuh suara peluru yang merenggut nyawa. Empat tahun lebih telah berlalu sejak insiden berdarah di Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam pengawal Rizieq Shihab. Dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam buku Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penembakan Anggota LPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 (Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2021, hlm. 88), peristiwa tersebut bahkan disorot tajam sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyisakan banyak lubang gelap dalam proses pembuktian. Namun, hingga detik ini, bau mesiu dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab seolah menguap begitu saja, terbungkus rapat dalam lemari es birokrasi—dipetieskan tanpa kejelasan yang memuaskan nurani publik.
Di era kepemimpinan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), kasus ini bergulir dengan sorotan tajam publik yang terbelah. Di satu sisi, institusi penegak hukum berkejaran dengan pembuktian resmi; di sisi lain, bayang-bayang kekuasaan istana di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo seolah menari-nari di balik tirai gelap penyidikan. Fenomena ini sejatinya mencerminkan apa yang pernah diuraikan secara gamblang oleh Mahfud MD dalam karyanya Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 175), bahwa konfigurasi politik yang dominan sering kali menarik hukum ke dalam orbit kekuasaan, sehingga produk dan penegakan hukumnya cenderung responsif terhadap kepentingan penguasa ketimbang rasa keadilan masyarakat. Publik tidak sedang mencari sensasi; publik sedang menagih keadilan substantif, sebuah barang mewah yang kerap hilang di tengah gemerlap kekuasaan.
Kritik tajam yang dilayangkan oleh para pengamat hak asasi manusia bukan tanpa dasar. Dalam diskursus ketatanegaraan, ketika sebuah tragedi kemanusiaan melibatkan aparat penegak negara dan terjadi di bawah payung pemerintahan yang sedang berkuasa, garis batas antara penegakan hukum murni dan intervensi politik kerap menjadi sangat tipis. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie melalui bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 145), prinsip negara hukum (rechtsstaat) menuntut agar hukum berdiri sebagai panglima tertinggi yang tidak boleh tunduk pada kehendak politik sesaat maupun kekuasaan eksekutif.
Namun, realitas di lapangan sering kali berkata lain. Jokowi, sebagai kepala pemerintahan saat itu, menghadapi dilema konstitusional sekaligus moral. Stabilitas politik nasional kerap dijadikan perisai untuk meredam riak-riak sosial yang dianggap membahayakan kekuasaan—sebuah pola relasi negara dan kekuasaan yang jauh-jauh hari telah dibedah secara sosiologis oleh Arif Budiman dalam buku Negara dan Pembangunan: Studi tentang Orde Baru dan Transisinya (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018, hlm. 90), di mana negara cenderung memosisikan diri sebagai entitas otonom yang mengutamakan keteraturan di atas tuntutan akuntabilitas warga sipil. Akibatnya, penanganan kasus KM 50 terjebak dalam amnesia institusional yang sengaja dipelihara agar sejarah kelam tidak menjadi beban legitimasi rezim.
Padahal, dalam perspektif ilmu politik komparatif, pembekuan kasus yang menyangkut akuntabilitas aparat keamanan adalah racun bagi demokrasi. Ilmuwan politik Guillermo O’Donnell dalam bukunya Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2019, hlm. 62) mengingatkan bahwa ketika horizontal accountability—yakni pengawasan dan pertanggungjawaban antarlembaga negara—lumpuh di hadapan kekuasaan eksekutif, maka demokrasi yang berjalan hanyalah demokrasi delegatif yang rapuh secara substansi. Kasus ini dipetieskan bukan karena hukum kehabisan akal, melainkan karena keberanian politik untuk membuka kotak Pandora tersebut telah lama mati suri.
Kini, tongkat estafet kepemimpinan Polri telah berpindah tangan. Pergantian kepemimpinan selalu membawa angin segar, sebuah momentum psikologis bagi rakyat Indonesia untuk kembali merajut asa. Pertanyaan besar yang menggelayut di benak jutaan kepala adalah: adakah keberanian moral pada Kapolri baru untuk membongkar kembali peti es yang selama ini mengunci kebenaran KM 50?
Harapan masyarakat tentu tidak boleh naif. Merevisi atau membuka kembali penyelidikan kasus sensitif bukanlah perkara mudah; ia membutuhkan nyali baja, independensi institusional yang kokoh, dan keberpihakan mutlak pada supremasi sipil. Sebagaimana ditekankan oleh Larry Diamond dalam bukunya The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World (New York: Henry Holt and Company, 2020, hlm. 235), kualitas sebuah negara demokrasi sangat ditentukan oleh integritas institusi penegak hukumnya dalam menjamin kesetaraan di muka hukum serta mengakhiri budaya impunitas (impunity) bagi aparat negara.
Jika Kapolri baru mampu berdiri tegak di atas konstitusi—melepaskan diri dari bayang-bayang intervensi politik masa lalu—maka kasus KM 50 bisa diseret keluar dari ruang gelap pembiaran. Publik tidak menuntut balas dendam; publik hanya ingin keadilan yang terang benderang, agar darah yang tumpah di atas aspal tol malam itu tidak menjadi kutukan abadi bagi integritas penegakan hukum di negeri ini.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.













