• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Bukan Operator MBG, Pemkot Bandung Fokus Awasi Izin, Pangan hingga Sampah

Bukan Operator MBG, Pemkot Bandung Fokus Awasi Izin, Pangan hingga Sampah

Asep Budi by Asep Budi
3 November 2026
in News, Politik, Ragam
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG, Bedanews.com  – Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya memastikan makanan aman dikonsumsi penerima manfaat, pengawasan juga diarahkan pada perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), stabilitas pasokan bahan pangan, hingga pengelolaan sampah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tidak akan mengambil peran sebagai operator atau pengelola SPPG. Pemerintah daerah memilih menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Sejak awal, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan saya sebagai wali kota sudah memutuskan bahwa baik wali kota maupun Pemerintah Kota Bandung tidak akan menjadi ‘pemain’ dan pelaksana dari MBG atau yang mengoperasikan SPPG. Kita akan menjadi wasit yang adil,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026).

Menurut Farhan, pengawasan MBG tidak boleh hanya berfokus pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. Tata kelola program juga harus diperhatikan karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasaran.

BeritaTerkait

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026

Ia mengingatkan, sejumlah komoditas seperti cabai dan daging ayam memiliki tingkat kerentanan harga yang cukup tinggi. Karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk operasional SPPG harus dipantau agar tidak mengganggu pasokan bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, Farhan menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meninjau seluruh perizinan SPPG di Kota Bandung. Pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi bersama koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta mengidentifikasi kebutuhan serta rantai pasokan bahan makanan yang digunakan SPPG. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebutuhan program tidak mengganggu ketersediaan pangan masyarakat.

Pengawasan juga mencakup aspek kesehatan dan keamanan pangan atau food safety. Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta memastikan keamanan bahan makanan, teknik penjamahan makanan, hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah.

Di sisi penerima manfaat, Dinas Pendidikan mendapat tugas memastikan makanan diterima dengan baik oleh seluruh sekolah. Pengelolaan sisa makanan juga menjadi perhatian agar tidak menambah persoalan sampah.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan sampah dari aktivitas SPPG dikelola secara baik dan terintegrasi dengan program pengelolaan sampah Kota Bandung, termasuk gerakan Gaslah.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kota. Farhan juga memberikan kewenangan penuh kepada para camat untuk memantau pelaksanaan SPPG di wilayah masing-masing.

Jika menemukan kejanggalan atau indikasi penyimpangan, camat diminta mencatat dan segera melaporkannya.

“Para camat, saya beri kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPPG. Apabila menemukan anomali, penyimpangan, catat dan laporkan,” tegasnya.

Sementara itu, para lurah diminta memastikan seluruh kelompok penerima manfaat memperoleh layanan dengan baik. Kelompok sasaran tersebut meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui pembagian tugas lintas perangkat daerah hingga tingkat kewilayahan, Pemkot Bandung berupaya memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan pangan, keberlanjutan pasokan bahan pokok, dan dampak lingkungan.

Previous Post

Jadi Pelopor Keselamatan, Satpam PT. Glory Industri Ikuti Sosialisasi Ops Patuh Candi 2026

Next Post

Kemendagri-UNICEF Perkuat Integrasi Perlindungan Anak dalam Pemutakhiran SIPD

Related Posts

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026
Ragam

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026
Ragam

Kursi Wapres Kosong, Momentum Prabowo Memperkuat Konsolidasi Politik

15 November 2026
Ragam

DPD HKTI SUMUT LANTIK PENGURUS PAC HKTI 16 KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA DAN BUKA RAKERCAB DPC HKTI TOBA

15 November 2026
Ragam

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

15 November 2026
Ragam

Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

15 November 2026
Next Post

Kemendagri-UNICEF Perkuat Integrasi Perlindungan Anak dalam Pemutakhiran SIPD

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021