JAKARTA || Bedanews.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan menyusul sejumlah perubahan di lingkungan pemerintahan, institusi kepolisian, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rangkaian peristiwa tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai masa depan pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan jaringan politik yang selama ini diasosiasikan dengan dirinya.
Pandangan tersebut disampaikan Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) melalui tulisan analisis politik bertajuk Tekanan dari Segala Arah Menguatkan Dugaan Operasi Penyingkiran Geng Solo, yang ditulis di Jakarta, Selasa (10 November 2026).
Dalam analisisnya, Hamdi melihat adanya sejumlah perkembangan yang berlangsung berdekatan, mulai dari pergantian pejabat strategis, perombakan di tubuh Polri, persoalan hukum yang menyeret mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga desakan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hamdi, rangkaian peristiwa tersebut layak dicermati karena berpotensi memengaruhi posisi dan jaringan politik Jokowi di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengaruh seorang tokoh tidak hanya bergantung pada jabatan yang dipegang, tetapi juga pada keberadaan orang-orang yang memiliki hubungan, akses dan kemampuan menjembatani kepentingannya,” demikian salah satu pokok argumentasi Hamdi.
Ia menilai, perubahan di tubuh Polri menjadi salah satu perkembangan yang patut diperhatikan. Sejak Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, terjadi sejumlah mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan kepolisian.
Hamdi mencatat enam surat telegram mutasi dengan total 595 entri hingga 10 November 2026. Salah satu gelombang terbesar terjadi pada 2 November 2026, dengan 264 entri mutasi, termasuk pergantian enam wakapolda.
Selain perubahan di kepolisian, perhatian Hamdi tertuju pada pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Ia juga menyoroti penarikan dua perwira tinggi Polri, Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan, dari penugasan di Kantor Staf Presiden.
Meski demikian, mutasi jabatan di kepolisian merupakan bagian dari kewenangan pimpinan Polri dan dapat dilakukan sebagai pembinaan karier maupun penyegaran organisasi. Karena itu, perubahan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya operasi politik untuk menyingkirkan kelompok tertentu.
*Tiga Pejabat Mundur dari PSI*
Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah pengunduran diri tiga tokoh PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka, pada Senin (9/11/2026).
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengonfirmasi bahwa, partainya telah menerima pengunduran diri ketiganya. Raja Juli mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI, Isyana dari posisi Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring meninggalkan partai.
Kaesang menyatakan, pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai. Ketiganya diketahui masih menjalankan tugas di pemerintahan Prabowo.
Hamdi menilai, peristiwa tersebut menarik untuk dicermati karena menunjukkan perubahan hubungan politik antara pejabat pemerintahan dan partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi.
Namun, ia mengakui belum ada bukti terbuka yang menunjukkan pengunduran diri tersebut merupakan perintah Istana atau bagian dari skenario politik tertentu.
*Perkara Listyo dan Isu Makar*
Hamdi juga menyoroti perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Listyo dan sejumlah perwira.
Menurut analisisnya, perkembangan perkara tersebut menjadi sensitif setelah muncul pembicaraan mengenai dugaan makar dan rumor pengiriman hasil sadapan ke Solo.
Nama Solo kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan keterkaitan perkara dengan lingkungan Jokowi.
Meski demikian, Hamdi mengakui bahwa penyidik belum mengonfirmasi adanya pengiriman hasil sadapan ke Solo maupun mengidentifikasi pihak yang diduga menerimanya.
Karena itu, dugaan keterlibatan Jokowi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan rumor tersebut.
Hamdi berpandangan, apabila isu penyadapan dan makar terus berkembang tanpa penjelasan yang terang, perkara tersebut berpotensi memengaruhi persepsi politik terhadap sejumlah tokoh yang selama ini diasosiasikan dengan mantan Presiden tersebut.
*Desakan terhadap Gibran*
Tekanan politik lainnya, menurut Hamdi, terlihat dalam polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang berkembang menjadi desakan terhadap kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Ia menyinggung pernyataan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid pada 8 November mengenai kajian penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat. Sehari kemudian, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan saran agar Gibran mengundurkan diri.
Hamdi menilai, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah merambah ke ranah politik dan kedudukan pemerintahan.
Meski demikian, desakan pengunduran diri tidak serta-merta menjadi proses pemakzulan. Setiap langkah politik maupun hukum harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
*Belum Ada Bukti Operasi Terkoordinasi*
Dalam kesimpulannya, Hamdi mengidentifikasi lima jalur yang menurutnya perlu dicermati, yakni perubahan susunan pejabat di kepolisian, perubahan penugasan di pemerintahan, pergeseran afiliasi politik, perkembangan perkara hukum, serta tekanan terhadap posisi Gibran.
Ia menilai, kombinasi berbagai perkembangan tersebut berpotensi mengurangi ruang pengaruh politik Jokowi.
“Penyingkiran politik tidak selalu berlangsung melalui pemecatan terbuka. Pengaruh seorang tokoh juga dapat dilemahkan dengan memindahkan orang-orang terdekatnya, memutus hubungan kelembagaan, mengurangi akses terhadap pengambil keputusan dan membuat pihak lain mempertimbangkan risiko mempertahankan kedekatan dengannya,” tulis Hamdi.
Kendati demikian, ia juga mengakui belum terdapat bukti terbuka yang menunjukkan seluruh peristiwa tersebut merupakan bagian dari satu operasi terkoordinasi.
Menurutnya, hal yang perlu diuji lebih lanjut adalah konsistensi perubahan jabatan, akses dan pengaruh politik para pejabat yang diasosiasikan dengan Jokowi, termasuk siapa yang memperoleh kewenangan setelah perubahan tersebut berlangsung. (Red).
