Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pagi itu, warung kopi di sudut Menteng tidak lagi membicarakan harga cabai atau naik-turunnya tarif KRL. Seorang tukang ojek, dengan rokok kretek yang hampir habis abunya, menunjuk layar televisi tabung di pojok ruangan. Deretan truk hijau militer melintas beriringan, membelah jalan protokol Ibu Kota. Ada pemandangan yang terasa asing, namun sekaligus akrab dalam sejarah republik ini: pengerahan lebih dari 20.000 prajurit TNI ke jantung DKI Jakarta.
Angka dua puluh ribu bukan sekadar statistik di atas kertas markas komando. Ia adalah eskalasi visual yang berbicara lebih lantang daripada ribuan lembar rilis pers. Pertanyaannya, di tengah negara yang diklaim sedang baik-baik saja, mengapa Jakarta harus dipagari oleh ribuan personil bersenjata lengkap? Apakah kita sedang menghadapi darurat militer terselubung, atau ini cerminan dari kecemasan struktural para pengambil kebijakan terhadap denyut nadi rakyatnya sendiri?
Dalam khazanah ilmu politik dan sosiologi militer, fenomena pelibatan militer skala masif di ruang sipil selalu memicu alarm kuning. Samuel P. Huntington dalam karya monumentalnya, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: Harvard University Press, 1957, hlm. 83), mengingatkan bahwa profesionalisme militer sejati diukur dari batas tegas antara domain pertahanan negara dan manajemen ketertiban sipil. Ketika aparat pertahanan ditarik terlalu dalam ke ruang domestik, garis demarkasi antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan menjadi kabur.
Kondisi nyata di akar rumput hari ini menunjukkan jurang pemisah yang menganga antara Jakarta sebagai pusat istana dan perkampungan-perkampungan nelayan di Pantura atau buruh pabrik di pinggiran. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit berkilau oleh lampu pameran investasi. Di sisi lain, dapur-dapur keluarga kelas pekerja semakin senyap karena himpitan biaya hidup. Ketika aspirasi ekonomi dan kritik sosial disumbat oleh prosedur birokrasi yang kaku, jalanan menjadi satu-satunya panggung tersisa bagi rakyat.
Namun, respons negara terhadap dinamika sosial ini kerap menggunakan pendekatan keamanan (security approach). Harold D. Lasswell, dalam esai klasiknya tentang The Garrison State (American Journal of Sociology, Vol. 46, No. 4, 1941, hlm. 458), telah lama meramalkan bagaimana sebuah bangsa berisiko tergelincir menjadi negara garnisun—sebuah sistem di mana para spesialis kekerasan mendominasi orientasi sosial-politik. Ketika 20.000 lebih prajurit dikerahkan untuk mengamankan ruang publik ibu kota, kita patut merenung: apakah kita sedang merawat demokrasi, atau sedang membangun ketakutan kolektif yang dilembagakan?
Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan barikade kawat berduri atau konvoi kendaraan taktis untuk mendengar suara warganya. Demokrasi bernapas melalui dialog, keterbukaan, dan kerendahan hati penguasa untuk menerima kritik. Ketika pengerahan pasukan dijadikan jawaban atas dinamika politik, maka yang sedang diuji bukan lagi ketertiban umum, melainkan kewarasan nalar republik ini. Sebab, pada akhirnya, martabat sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa rapat kota dipagari oleh senjata, melainkan dari seberapa aman rakyatnya tidur tanpa rasa cemas di negeri sendiri.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
