Bandung, BEDAnews – Pemerintah Kabupaten Sumedang meraih penghargaan Transformasi Digital dalam ajang Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 atas keberhasilannya menerapkan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di 92 desa.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, kepada Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Ajang yang digagas PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) dan didukung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan transaksi digital di tengah maraknya ancaman kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menjelaskan bahwa penerapan e-voting di 92 desa merupakan komitmen pemerintah daerah mempercepat digitalisasi hingga ke tingkat tapak.
”Inovasi ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan pendampingan masyarakat, khususnya kelompok lansia yang belum terbiasa dengan perangkat elektronik,” ujar Fajar.
Ia menambahkan, keberhasilan digitalisasi harus diimbangi dengan kesiapan warga, keandalan sistem, serta jaminan perlindungan data pribadi. Fajar juga menyoroti peran media dalam membendung arus informasi menyesatkan.
”Peran media sangat vital. Media tidak hanya bertugas menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan edukasi agar masyarakat terhindar dari pemaparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Keterlibatan BRI dalam BDSF 2026 mempertegas komitmen sektor perbankan dalam mendorong literasi keamanan transaksi digital, khususnya bagi masyarakat umum dan pelaku UMKM. Isu ini kian krusial seiring melonjaknya penggunaan mobile banking, dompet digital, hingga transaksi QRIS.
Secara terpisah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang hadir secara daring, mengingatkan tingginya risiko penyalahgunaan AI untuk kejahatan siber. Modus seperti deepfake, voice cloning, dan pencurian identitas digital kini kian presisi dan sulit dideteksi.
Nezar mencatat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan lebih dari 608 ribu aduan penipuan hingga Juni 2026.
”Korban kejahatan ini menyasar siapa saja, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, hingga jurnalis. Tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman; kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” kata Nezar.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, mengamini bahwa manipulasi wajah dan suara berbasis AI telah mengubah lanskap kejahatan digital secara drastis.
Sementara itu, Ketua JHB Suyono Widik menegaskan BDSF 2026 dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, industri teknologi, dan media dalam menciptakan ekosistem yang aman.
Penghargaan yang diterima Kabupaten Sumedang menjadi pengingat bahwa ekspansi digitalisasi layanan publik wajib berjalan selaras dengan perlindungan data dan keamanan sistem demi menjaga kepercayaan publik.
