JAKARTA || Bedanews.com – Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan pelatihan intensif, guna membekali pemerintah daerah dalam menyusun strategi pendanaan kota yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini diambil untuk memastikan skema pembiayaan alternatif yang melekat erat dengan dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD berbasis platform SIPD, sekaligus mengupas tuntas dilema struktural yang dialami oleh mayoritas pemerintah daerah di Indonesia karena tingginya kesenjangan pendanaan (funding gap) akibat pesatnya pertumbuhan kawasan dan urbanisasi yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal daerah.
Kegiatan ini dimotori oleh Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif (PSI) Kementerian PPN/Bappenas selaku Project Implementing Unit (PIU) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan melibatkan peserta dari lima Kota pilot di Indonesia yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BKAD), serta dinas teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Perumda Air Minum dari wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Balikpapan dan Kota Bitung.
