Bandung, BEDAnews – Djatidiri Kusumah selaku Full Mandate Holder Royal Family Heritage Nuswantara melalui siaran persnya 15/8/2026 menyampaikan informasi dan klarifikasi resmi mengenai status hukum dokumen publik internasional Securities Bearer Dividen yang merupakan bagian dari Lex Asal‑Usul Nuswantara.
Menurutnya Instrumen historis ini bersumber dari Staatsblad No. 23 Tahun 1847 yang diterbitkan oleh Gouverment Hindia Belanda, serta disahkan oleh Departemen Kehakiman Van Justitie Hindia Belanda. Dokumen tersebut dicetak di atas Security Paper khusus yang menjadikannya sebagai dokumen publik awal-modern yang sah secara historis.
Pengakuan Legal Internasional Melalui Apostille
Keabsahan dokumen ini telah memperoleh pengakuan hukum internasional yang kuat melalui Apostille Republik Indonesia dan Apostille Kerajaan Belanda berdasarkan Convention de La Haye 1961.
Berdasarkan ketentuan konvensi tersebut, status Apostille bersifat
– Permanen dan tidak memiliki batas kedaluwarsa.
- Mutlak, di mana keabsahannya tidak dapat dibatalkan oleh negara modern mana pun.
-Mengikat, sehingga wajib diakui oleh 130 negara anggota Konvensi Apostille.
Pencatatan Administratif Lintas Negara
Selain pengesahan Apostille, dokumen ini juga telah melalui pencatatan administratif resmi oleh dua negara, Republik Indonesia yang dicatat secara administratif melalui ementerian Sekretariat Negara dan Kerajaan Belanda yang Dicatat melalui De Nederlandsche Bank (Bank Sentral Belanda) yang kemudian meneruskan dokumen tersebut ke Arsip Nasional Belanda.
Dengan serangkaian proses hukum dan administratif tersebut, instrumen ini dinilai telah memenuhi asas hukum dua alat bukti sah serta memiliki kekuatan hukum penuh sebagai dokumen publik internasional.
Penyampaian informasi ini diterbitkan sebagai bentuk klarifikasi resmi kepada publik guna meluruskan dan mempertegas status hukum serta pengakuan internasional atas dokumen terkait.
