Bandung, BEDAnews – Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang telah lama menjadi identitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di seluruh Indonesia kembali menjadi sorotan.
Di satu sisi, kegiatan ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperkuat integrasi sosial melalui semangat kebersamaan. Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan masih ada kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung yang tidak melaksanakannya dengan dalih efisiensi anggaran.
Kondisi ini memicu pertanyaan krusial, apakah pelaksanaan BBGRM merupakan sebuah pilihan bebas, atau justru kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah?
Menanggapi persoalan tersebut, melalui rillis berita yang diterima redaksi pada Sabtu 31/7/2026, Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal Drs. Riana, menegaskan bahwa BBGRM merupakan program yang wajib dilaksanakan secara programatik oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bandung.
”Kegiatan BBGRM di Kota Bandung bersifat konstitusional karena memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas,” ujar Riana.
Tinjauan Landasan Hukum dan Penganggaran
Mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019 – 2020 ini memaparkan sejumlah regulasi yang mendasari wajibnya pelaksanaan BBGRM, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan BBGRM, serta Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Dalam Pasal 93 Perwal Bandung Nomor 11 Tahun 2024, secara tegas diamanatkan bahwa salah satu kegiatan LPM adalah melaksanakan BBGRM.
Terkait alasan efisiensi anggaran, Riana menjelaskan bahwa BBGRM masuk dalam kategori Discretionary Spending atau belanja prioritas. Artinya, program ini wajib dianggarkan karena diperintahkan oleh regulasi, namun besarannya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
”BBGRM termasuk ke dalam kategori belanja yang wajib diprogramkan, tetapi nominal anggarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Jadi bukan berarti karena anggarannya fleksibel, lalu programnya boleh ditiadakan,” jelasnya.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa dalam kondisi darurat atau defisit anggaran yang besar, alokasi dana BBGRM dapat dirasionalisasi tanpa melanggar hukum, selama kewajiban memasukkannya ke dalam rencana kerja pemerintah tetap dipatuhi.
Faktor Penyebab Diabaikannya BBGRM
Mengenai masih adanya aparatur kelurahan dan kecamatan yang mengabaikan BBGRM, Riana menilai ada dua faktor utama penyebabnya. Pertama, masih minimnya pemahaman para Camat dan Lurah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 khususnya Pasal 10 mengenai tugas Camat dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat.
Kedua, adanya asumsi subjektif dari oknum aparatur yang menganggap regulasi tersebut tidak penting untuk diimplementasikan.
”Kalau regulasinya sudah ada, maka tidak tepat apabila pelaksanaannya didasarkan pada penilaian subjektif masing-masing pejabat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Riana juga menyampaikan catatan kritis agar pemerintah tetap konsisten terhadap regulasi yang dibuatnya sendiri.
“Apabila pemerintah mempertontonkan pelanggaran terhadap peraturan yang mereka buat sendiri, maka jangan terlalu berharap masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
BBGRM Sebagai Instrumen Partisipasi Masyarakat
Pandangan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal, Nurul Hidayat Roza. Ia menilai bahwa BBGRM bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan instrumen vital untuk membangun partisipasi publik dan merawat budaya gotong royong di tingkat akar rumput.
Menurut Nurul, kehadiran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai fasilitator sangat menentukan keberhasilan program ini.
”Semangat gotong royong adalah modal sosial yang tidak ternilai. Ketika pemerintah konsisten melaksanakan program-program yang diperintahkan oleh regulasi, maka masyarakat pun akan lebih mudah diajak untuk bersama-sama membangun lingkungannya,” tutupnya.
