JAKARTA || Bedanews.com – Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah memberikan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis web (e-SPM), serta penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi SPM Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jum’at (24/7).
Asistensi dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, yang mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Tapin, Wakil Bupati Tapin, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, kepala perangkat daerah pengampu SPM, serta Tim Penerapan SPM Kabupaten Tapin.
Pada sambutan yang dibacakan Gunawan, disampaikan bahwa, Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, penerapan SPM tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat pada enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.
