Bandung, BEDAnews -Pemegang Mandat Privat Royal Family Heritage Nuswantara, Djatidiri Kusumah, secara resmi mengeluarkan pernyataan publik mengenai Deklarasi Private Full Mandate. Langkah ini diambil sebagai wujud transparansi administratif serta penegasan kepastian hukum terkait hak privat keperdataan yang melekat pada Royal Family Heritage Nuswantara.
Deklarasi yang memuat identitas administratif AP-Reg. N0001264 dan PRASASTY5A111G101 ini berlandaskan pada komitmen kepatuhan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 18B, 27, 28D, 28F, 28G, dan 28H.
Dalam pernyataan resmi yang diterima awak media pada Jumat 26 Juni 2026, Djatidiri Kusumah menegaskan bahwa mandat ini bersifat independen murni, non-afiliasi, dan non-budgeter. Instrumen ini dikategorikan sebagai hak privat keperdataan yang sah menurut prinsip hukum internasional serta BW Staatsblad 1847 No. 23.
Berdasarkan Hukum LEX (Hukum Asal-Usul), mandat ini memiliki kedudukan hukum yang kuat, yang kini telah diperkuat melalui Certificate Apostille 2025.
Pihak mandat menegaskan bahwa seluruh aset dan instrumen yang dikelola bersifat privat. Oleh karena itu, aset tersebut bukan merupakan bagian dari anggaran maupun aset negara, serta ditegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan ranah politik maupun institusi publik mana pun.
Sebagai bagian dari proses formalisasi, notifikasi telah disampaikan secara menyeluruh kepada lembaga-lembaga strategis di tingkat nasional, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Terkini, Djatidiri Kusumah juga telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 26 Juni 2026.
Di tingkat internasional, pemberitahuan serupa telah dikirimkan kepada entitas global seperti International Court of Justice, IMF, World Bank, serta otoritas arsip dan moneter di Belanda.
Dengan deklarasi ini, seluruh struktur mandat dinyatakan telah lengkap, akuntabel, dan mengikat sebagai instrumen hukum privat. Pernyataan ini sekaligus menjadi penutup atas rangkaian proses legalisasi administratif yang telah dilakukan oleh Djatidiri Kusumah di Bandung pada 23 Juni 2026.
