Bandung, BEDAnews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik gratifikasi pada proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemuda Anti Korupsi (DPP APAK) Jabar, dengan menyertakan sejumlah lampiran dokumen pendukung sebagai bahan rujukan awal.
Kejati Jabar Lakukan Koordinasi Internal
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, membenarkan adanya laporan masuk tersebut. Kendati demikian, pihak Kejati Jabar belum bisa memberikan keterangan lebih mendalam mengenai kelanjutan teknis dari penanganan laporan itu.
”Kami akan follow up (tindak lanjuti) terlebih dahulu ke bidang yang menanganinya,” ujar Nur Sricahyawijaya saat dikonfirmasi oleh awak media.
Pihaknya juga menambahkan bahwa saat ini belum bisa membeberkan secara rinci detail pekerjaan yang dilaporkan, termasuk status dokumen yang dilampirkan oleh pelapor, apakah sudah memenuhi unsur barang bukti atau baru sebatas data pendukung.
Pihak Penkum Kejati Jabar pun memohon waktu lantaran jajarannya sedang melaksanakan agenda kegiatan dinas di luar kota Bandung.
Lokasi Titik Proyek yang Dilaporkan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan resmi tersebut sebenarnya telah dikirimkan ke Kejati Jabar sejak bulan November 2025 lalu.
Dalam berkas laporannya, membeberkan hasil temuan tim investigasi mereka di lapangan. Dugaan gratifikasi ini disinyalir terjadi pada pengadaan proyek PJU Tahun Anggaran (TA) 2025.
Secara spesifik, ada dua wilayah kerja yang disorot tajam oleh pelapor, yaitu UPTD Wilayah 3 Cirebon Dinas Perhubungan Jawa Barat dan UPTD Wilayah 4 Garut Dinas Perhubungan Jawa Barat.
Kasus ini kini tengah menunggu disposisi dan telaah lebih lanjut dari bidang pidana khusus atau bidang terkait di Kejati Jabar guna menentukan apakah laporan tersebut layak dinaikkan ke tahap penyelidikan formal atau tidak
