Oleh: Sugiyanto (EMIK) (Pengamat Ibu Kota)
JAKARTA || Bedanews.com – Singkat kata, saya harus jujur mengatakan bahwa acara yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, yakni BK Award, benar-benar top markotop. Acaranya bagus, dahsyat dan sangat layak untuk diselenggarakan secara berkelanjutan. Itulah kesan pertama saya saat menghadiri langsung kegiatan BK Award tersebut.
Beberapa hari sebelumnya saya mendengar informasi bahwa akan ada acara BK Award di Kebun Sirih, DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 Desember 2025. Nama acaranya BK Award 2025. Karena dinilai menarik dan penting, saya memutuskan datang langsung ke lokasi dan berada di sana sekitar pukul 16.00 WIB.
Di lokasi, saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi singkat dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Di antaranya Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, serta Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Augustinus. Diskusi berlangsung santai namun substansial.
Di lantai dasar Gedung DPRD lama, saya melihat banyak stan dari masing-masing komisi. Seluruh komisi hadir dan membuka stan untuk menerima aspirasi serta melayani pertanyaan masyarakat. Mulai dari Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang pendapatan dan belanja daerah, Komisi D bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Bangkesra), hingga Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra).
Saya sempat mendatangi stan Komisi C dan bertemu dengan Gani Suwondo Lie dari Fraksi PDI Perjuangan. Beliau sosok yang ramah, santun dan rendah hati. Dengan sabar, ia melayani berbagai pertanyaan saya terkait pendapatan daerah, potensi kebocoran, persoalan SILPA APBD, hingga isu obligasi daerah. Diskusi berlangsung terbuka dan informatif.
Di sebelah stan Komisi C terdapat stan Komisi B yang juga saya kunjungi. Di sana saya bertemu dan berdiskusi dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, serta anggota Fraksi PKS, Ade Suherman. Keduanya juga sangat ramah dan terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang saya ajukan terkait ruang lingkup kerja Komisi B.
Pada kesempatan tersebut, saya secara khusus menanyakan persoalan kemacetan Jakarta yang kian parah, belum diterapkannya sistem Electronic Road Pricing (ERP), serta masa jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah menjabat selama enam tahun lima bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019. Jawaban dan penjelasan yang saya terima dari anggota Komisi B maupun Komisi C menurut saya cukup mantap dan argumentatif.
Secara umum, kesan saya terhadap para anggota dewan yang saya temui sangat positif. Mereka tampak kompeten, cerdas, sabar, bertanggung jawab, serta tidak memandang rendah masyarakat yang datang bertanya. Saya sebenarnya juga ingin mendatangi stan Komisi A, D dan E, namun saat itu belum ada anggota fraksi yang berjaga karena tengah menjalankan agenda lain atau sedang beristirahat.
Saya kemudian bertemu dengan anggota Fraksi NasDem, Jupiter, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dan sempat mengungkap secara detail persoalan parkir liar di Jakarta. Kami sempat makan siang bersama di ruang makan depan Gedung Paripurna DPRD lama yang disediakan khusus bagi tamu dan undangan.
Setelah itu, saya masuk ke ruang utama acara BK Award 2025 dan melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ruangan penuh sesak oleh peserta dan pengunjung, menandakan besarnya perhatian publik terhadap kegiatan ini. Saya sebenarnya berniat mengikuti acara hingga selesai, namun karena ada urusan mendesak lain, saya terpaksa harus meninggalkan lokasi lebih awal.
Sebagai kesimpulan, acara BK Award yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta merupakan kegiatan yang baik, tepat sasaran dan sangat bermanfaat. Masyarakat diberi ruang untuk datang, menyampaikan aspirasi, bertanya soal APBD, kinerja DPRD, serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula pemberian penghargaan kepada anggota DPRD yang dinilai berprestasi.
Hal lain yang sangat mengesankan bagi saya adalah adanya penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Sejak awal saya memang sangat prihatin terhadap bencana yang melanda wilayah Sumatra tersebut, sehingga melihat kepedulian nyata dari anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Sekali lagi, BK Award benar-benar top markotop.
Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu usulan. Menurut saya, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta tidak cukup hanya memberikan penghargaan melalui BK Award, tetapi juga perlu mempertimbangkan mekanisme penilaian terburuk berupa sanksi atau hukuman, yang bisa disebut sebagai BK Punishment.
Jika mekanisme penghargaan dan sanksi ini diterapkan secara konsisten, hal tersebut dapat menjadi semangat baru, mendorong kehati-hatian, serta meningkatkan keseriusan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semoga pada tahun 2026 mendatang, konsep BK Award versus BK Punishment bisa mulai diwujudkan. ***
