Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Pengamat Ibu Kota)
JAKARTA || Bedanews.com – Sepertinya saya perlu menulis artikel ini dengan judul di atas untuk memberikan pemahaman yang rasional kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin kurang memahami proses Pilkada Jakarta serta dinamika pergantian Gubernur baru. Kepemimpinan Pramono Anung di Provinsi DKI Jakarta resmi dimulai setelah ia dilantik pada 20 Februari 2025. Pada saat itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebenarnya telah lebih dahulu dirancang dan disahkan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi pada November–Desember 2024.
Dengan demikian, program-program unggulan yang dicanangkan pasangan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum dapat langsung dijalankan melalui APBD tahun tersebut, kecuali dalam bentuk penyesuaian atau penggantian kegiatan melalui mekanisme perubahan APBD yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi pemerintahan Pramono–Rano.
