Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & politik Mujahid 212)
JAKARTA || Bedanews.com – (Ikhtisar, Jokowi sukses rusak mentalitas bangsa dan degradasi moral berkelanjutan?)
Hapuskan ancaman pidana menjadi ancaman perdata? dan tiadakan sisi perdata pola litigasi (gugat peradilan) terhadap para koruptor sama artinya pemerintah penguasa akan menggunakan sistim tukang tagih atau debt colector (sistim premanisme)”, cermin ambiguitas, melarang dan mengejar para tukang tagih namun ironis justru penguasa negara yang menggantikan praktiknya.
Walau debt collector masih memiliki celah justifikasi, karena hutang atau wanprestasi seseorang atau badan hukum selaku debitur sepatutnya ditagih oleh pihak lembaga keuangan/ perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKBB) leasing, ventura, pegadaian, koperasi dll.
