Damai Hari Lubis (Pemerhati Politik Hukum Mujahid 212)
JAKARTA || Bedanews.com – (Ikhtisar: Objek perkara memiliki hubungan dengan akun fufu fafa)
Para pemuda eksekutor lapangan di Hotel Grand Kemang sebaiknya dititipkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK.
Pertimbangannya adalah, saat ini notoire feiten, pada era kepemimpinan Jokowi, amat kasat mata banyak tatanan hukum sengaja di distrosi melalui pola suka-suka atau sungsang.
Sehingga memandang
para individu yang sekedar suruhan atau pelaksana perintah, mesti dengan kacamata jernih dan objektif.
Mereka pelaku lapangan secara subtansial merupakan bagian dari para korban pola kebijakan kepemimpinan era Jokowi yang moral hazard.
Dan umumnya publik merupakan saksi mata dari perilaku aparatur (law enforcement behavior) terhadap terlapor delik korupsi, gratifikasi dan nepotisme para tokoh yang memiliki status politisi kaliber, model Airlangga, Zulhas, LBP *_termasuk Muhaimin_* dan juga Anwar Usman, Gibran serta Kaesang. Bahkan diantaranya malah dijadikan Menteri dan ada sosok yang ditambah jabatannya. Lalu proses penegakan hukumnya stagnan, yakni pola hukum suka-suka dan gak jelas juntrungan (tanpa asas legalitas).
