Bandung, BEDAnews
Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung Senin malam (9/7) untuk mendengarkan tanggapan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas pandangan fraksi-frkasi DPRD Jawa Barat terhadap LKPJ Gubernur TA 2011, tidak dihadiri Gubernur, padahal rapat paripurna yang direncanakan pukul 14.00 siang hari itu diundur sampai 19.30 malam.
Beberapa anggota DPRD sempat menyatakan kekecewaaanya. ”Kalau tidak dihadiri Gubernur, kenapa mesti diundur malam hari?…” gerutunya.
Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi fraksi DPRD Jabar, disampaikan Wagub Jawa Barat H. Yusuf Macan Efendi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara didamping Wakil Ketua. Rudy Harsa Tanaya, Uu Rukmana, Nur Suprianto dan Komaruddin Thaher, dan anggota serta Sekda Jabar Lex Laksmana dan Pimpinan OP.
Menanggapi pandangan umum (PU) fraksi PDI Perjuangan dan FPPP, tentang proyeksi pendapatan yang cenderung lebih kecil dari potensi yang sebenarnya. Gubernur menjelaskan bahwa struktur PAD selama ini masih sangat didominasi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Terhadap PU dari fraksi PDIP dan PKS, atas perbedaan hasil perhitungan penerimaan pendapatan dari sektor PBBBNKB antara perhitungan pertamina dan BPK RI, dijelaskan bahwa Dispenda Jabar telah melaksanakan koordinasi dengan Pertamina dan mempertanyakan atas kekurangan setor untuk TA 2011.
Berdasarkan klarifikasi Pertamina bahwa volume/ kuantitas yang dilaporkan dalam surat tagihan pajak daerah telah sesuai dengan jumlah penjualan produk yang tercantum dalam sistem mysap pertamina.
Guberenur juga menanggapi PU dari FPG dan FPPP terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dinama dalam nota pengantar dicantumkan sebesar Rp. 229,14 miliyar lebih, sedangkan dalam lampiran Raperda tercantum Rp. 227,08 milyar lebih, setelah diteliti ternyata tidak ada perbedaan.
Lebih lanjut dikatakan, kebijakan belanja daerah tahun 2011 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM di Jabar secara keseluruhan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur.
Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan FPD, FPG, FPPP, FPAN terkait silpa yang mencapai sebesar Rp 3. triliun lebih, dikatakan bahwa besarnya Silpa disebabkan oleh pelampauan realisasi pendapatan sebesar Rp.1,78 trilyun lebih, efisiensi belanja sebesar Rp.1,01 trilyun dan sisanya dari pembiayaan.
Wagub juga memberikan penghargaan setinggi tingginya atas apresiasi, kritikan, masukan demi sempurnanya Raperda, demi mewujudkan masyarakat Jabar yang mandiri, dinamis dan sejahtera, tandasnya. (hermanto)
