Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
JAKARTA || Bedanews.com – Bangsa ini tidak boleh pesimistis, seolah negara ini dikuasai oleh satu orang atau sebuah kelompok saja Bu *_thok._*
Walau seandainya si pemimpin penguasa rezim mengklaim dirinya, bisa “memperalat” aparatur hukum alat negara, untuk kepentingan dirinya dan kekuasaannya.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](https://bedanews.com/wp-content/uploads/2025/11/Picsart_25-11-26_01-04-45-413.jpg)
Rakyat harus tetap yakin, tidak semua para aparatur penegak hukum dapat diatur, karena justru hukum adalah panglima.
Buktinya, gugatan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora telah diputuskan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, hari ini Selasa (20/8/2024)
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.
Sehingga, salah satu poin putusan MK yang intinya final and binding, adalah, bahwa:
