Organisasi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak transparan dalam melakukan pembahasan Amandemen UU No. 13 Tahun 2016, atau UU Paten.
Pembahasan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai krisis demokrasi. Lebih lanjut, RUU Paten ini juga berdampak pada mahalnya harga obat, karena menghambat produksi generik dan lisensi wajib. Indonesia AIDS Coalition (IAC), bersama para mitra, mendorong pemerintah untuk membuka informasi seluas-luasnya dan memberikan ruang bagi partisipasi publik yang bermakna. RUU Paten harus berpihak pada kesehatan publik, bukan korporasi.
Amandemen UU No. 13 Tahun 2016, atau UU Paten telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018. Usulan Amandemen tersebut kini telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2024 dan berada pada tahap Pembahasan Tingkat 1 di DPR. Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menilai bahwa pembahasan RUU Paten digelar secara terselubung atau sembunyi-sembunyi oleh pemerintah. Pasalnya, hingga kini draf RUU Paten tidak pernah dibuka ke publik, bahkan poin-poin yang akan dibahas dalam RUU tersebut juga tidak pernah diinformasikan secara jelas. Padahal, RUU Paten akan berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, termasuk akses terjangkau ke obat-obatan. Hal ini disebabkan RUU akan mengatur mengenai perlindungan paten atas produk, termasuk obat-obatan. Selain perlindungan, RUU juga akan mengatur mengenai pelaksanaan paten, lisensi wajib, penggunaan paten oleh pemerintah, dst. yang merupakan dasar hukum penting bagi produksi generik ataupun pengadaan obat secara cepat pada kondisi darurat, seperti misalnya pandemi COVID-19.
