Regulasi PPDB Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi Kembali

Kabupaten Bekasi. BEDAnews.com – Regulasi peneriman Peserta Didik Baru (PPDB)  sistem zonasi, perlu ada yang diubah atau dievaluasi kembali karena dinilai masih membingungkan pihak sekolah.  Serta tidak kalah penting adalah persoalan guru pengganti yang pensiun pun .

Demikian permasalahan yang diterima Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, saat melaksanakan Kunjungan kerja terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selasa, (27/02/2024).

Perencanaan pergantian Guru yang Pensiun belum berjalan pada SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hal itu berdampak pada Kegiatan Belajar Mengaja (KBM) atau mekanisme sistem pembelajaran di sekolah tersebut lantaran belum adanya guru pengganti. Persoalan tersebut dikeluhkan saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Haeroni menyebutkan, solusi penanganan tentang guru-guru yang mau pensiun hingga kini masih menjadi salah satu persoalan penting. Irpan pun mencontohkan persoalan yang terjadi di SMAN 3 Kota Bekasi. Banyak guru yang pensiun tahun 2024 ini sedangkan untuk guru penggantinya belum tersedia dan berdampak signifikan terhadap siswa.

BeritaTerkait

Hadiri Forum Strategis Sumut 2027, Direktur UT Medan Dorong Sinergi Pembangunan SDM Berbasis Pendidikan Terbuka MEDAN || Bedanews.com – Universitas Terbuka (UT) Medan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Medan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur UT Medan, Yasir Raidy, serta dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus. Kehadiran jajaran pimpinan UT Medan dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen Universitas Terbuka dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui sistem pendidikan tinggi yang terbuka, inklusif dan fleksibel, UT terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kelompok pekerja yang membutuhkan model pembelajaran adaptif. Musrenbang Sumut 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan ekonomi daerah, percepatan transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Dalam kesempatan itu, Yasir Raidy menyampaikan kesiapan UT Medan untuk berperan aktif mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa, UT memiliki keunggulan dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang fleksibel, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja maupun yang berada di daerah dengan akses pendidikan terbatas. “UT hadir sebagai solusi pendidikan tinggi berbasis teknologi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya di Meda, Rabu (22/04). Selain itu, UT Medan juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui partisipasi dalam Musrenbang ini, UT Medan berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. (Red).

24 April 2026

Jembatan Perintis Garuda Dibangun, Terima Kasih Pak Presiden Prabowo 

24 April 2026

“Kita juga menerima masukan terkait Regulasi PPDB sistem zonasi, perlu ada yang diubah atau dievaluasi kembali dikarenakan ini masih membingungkan pihak sekolah. Tetapi persoalan guru pengganti ini pun tidak kalah penting,” Ujar Irpan.

Penerapan sistem zonasi, Irpan melanjutkan, masih tidak murni hanya berdasarkan pertimbangan jarak, namun memasukan pertimbangan lain yang ditafsirkan bebas oleh masing-masing daerah. Sehingga hal itu membingungkan pihak sekolah maupun orangtua calon siswa. Semua kebutuhan solusi guru-guru maupun evaluasi PPDB sistem Zonasi ada perubahan kedepannya supaya tujuan dan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa itu lebih cepat terlaksana.

“Kami berharap percepatan kebutuhan solusi Guru Pensiun dan Evaluasi terkait PPDB kedepannya ada perubahan sehingga SMAN 5 Tambun Selatan bisa memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada,” katanya.@herz