Medan – bedanews.com – Temuan carut marut sistem birokrasi warisan Gubernur sebelumnya membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu), Hasanuddin harus bikin gebrakan pada bulan pertama kepemimpinannya.
Demikian tegas Direktur Lembaga Kajian Pelayanan Publik Sumut, Dr. M. Joharis Lubis, MM, MPD.
“Ini menjadi momentum Pj. Gubsu untuk merapikan kesemrawutan tata kelola pemprovsu,” tutur Joharis dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (23/9/2023).
Saking semrawut, dosen pasca sarjana di Unimed dan UIN (Universitas Islam Negeri) Sumut itu menyebut, 4 soal kini mengancam integritas Hasanuddin sebagai Pj. Gubsu. “Segera evaluasi struktur pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Ini untuk menyikapi hasil evaluasi UNESCO terkini yang memberikan kartu kuning terhadap status Danau Toba yang selama ini kacau mengelola Geopark Kaldera Toba,” jelas Joharis tentang masalah pertama yang dihadapi Hasanuddin.
