KAB. BANDUNG || bedanews.com — Pimpinan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Acep Ana, menyatakan, permasalahan yang disampaikan rekan-rekan BPD dari Desa Bojongsalam, Nanjungmekar, dan Rancaeekek Kulon, saat audensi, Selasa 28 Pebruari 2023, sudah diselesaikan dengan baik.
Dari pertemuan itu, ia menambahkan, perencanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang melubatkan 22 desa, jatuh pada bulan Oktober nanti. Sekarang tinggal menunggu penggodogan Perbupnya mengenai hari dan tanggalnya.
Pada pertemuan itu, ia menjelaskan peran BPD kepada Kepala Desa untuk memberitahukan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berahir. Jangan berkesan ekspresif, hanya serah terima saja, tapi masalah aset atau yang lainnya seolah terabaikan.
“Harus jelas saat menyerahkan jabatannya itu, begitu juga dengan laporan-laporan kekayaan desa atau aset desa agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” katanya usai menerima audensi.
Jadi semua sudah mengetahuinya kapan Pilkades direncanakan akan dilaksanakan. Begitu juga dengan perbup yang akan ditunggu realisasinya nanti. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkades serentak nanti bisa berjalan aman dan damai serta kondusif.
Sementara itu, saat pertemuan itu ketika Kabid Pemdes, Andri, membahas masalah Perbup yang dikaitkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya menghindari amcaman pandemi covid 19, sehingga prosesnya akan menjadi lama. Dengan alasan itu merupakan bagian dari program pemerintah.
Mendengar penggodogan perbup dikaitakan dengan pandemi covid 19, yang menurut Andri menjadikan lama proses penggodogannya. Seketika pernyataan Andri ditepis anggota Komisi A dari Fraksi Golkar, Riki.Ganesha, yang menegaskan, “Apa keterkaitannya Perbup dengan Covid 19. Jangan mengada-ada. Mana itu covid? Orang batuk-batuk yang dianggap gejala covid sudah tidak sekarang ini,” tegas Riki.***
