Pekanbaru, BEDAnews.com
Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor Print : – 04.a/N.4/ Fd.1/ 05/2015 tanggal 21 Mei 2015, menetapkan kasus pengadaan tanah untuk embarkasi haji ditingkatkan ke penyidikan.
Kasus tersebut bermula pada Tahun 2012 pemerintah provinsi Riau melalui Biro Tata Pemerintahan telah mengalokasi anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk embarkasi haji lebih kurang sebesar Rp. 17.958.525.000,- yang status kepemilikan tanahnya sebanyak (13 persil) antara lain Sertifikat, SKT, SKGR berdasarkan penetapan harga oleh tim Aprpresial, harga tanah tersebut bervariasi antara Rp. 320.000,- sampai dengan Rp. 425.000,-. Hal tersebut dijelaskan Kasi Penkum dan Humas Mukhzan melalui release yang dikirim kepada Wartawan.
Diungkapkan Mukhzan, dalam pembebasan lahan tersebut, diduga terdapat penyimpangan antara lain, Harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan juga tidak berdasarkan kepada harga nyata tanah di sekitar lokasi tanah yang diganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
Berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, penyidik telah menyimpulkan adanya suatu peristiwa pidana terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara lebih kurang 10 Milyar dan menetapkan kuasa penggunaan anggaran Drs. MG, M.Si. dkk sebagai tersangka atau sebagai pejabat yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.
“Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” tegasnya. (MR)
