BANDUNG, BEDAnews.com
DPRD Kota Bandung memberikan banyak rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2014. Dalam rekomendasi tersebut, walikota diminta untuk melakukan perbaikan kinerja di setiap SKPD dan segera mengganti jabatan pimpinan tertinggi di SKPD yang menjabat lebih dari lima tahun.
"Sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 tahun 2014, pejabat tidak boleh lebih lima tahun kecuali berprestasi, dewan sudah pantau hasilnya pejabat yang menjabat lima tahun tak ada prestasi sehingga harus diganti," ujar Erwan Setiawan Ketua Pansus 4 yang membahas LKPJ Wali Kota Bandung di Gedung DPRD, Senin (18/5).
Posisi pejabat tertinggi di SKPD yang dimaksud, lanjut Erwan, bukan hanya kepala dinas saja, tapi juga, kepala bagian, kepala bidang, Camat dan Lurah. "Ada Camat dan Lurah menduduki posisinya 15 tahun, bahkan lebih," ungkapnya.
Diungkapkan Erwan, rekomedasi yang diberikan oleh Dewan itu meliputi dua hal, yakni :
- Pengelolaan keuangan daerah; meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah.
- Pengelolaan pemerintahan daerah; meliputi, urusan pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, pertanahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan dan perlindungan anak, perhubungan, komuniaksi dan informatika, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pertanian, pariwisata, kebudayaan, kearsifan dan perpustakaan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, karena pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memenuhi target, Dewan meminta Walikota untuk melakukan pengawasan secara berkala dalam pencapaian prosentase realisasi per triwulan.
“Dengan tidak tercapainya target pendapatan dari retribusi IMB, SKPD terkait perlu untuk melakukan kajian ulang terhadap data pemetaan kewilayahan tentang IMB dan konsisten mempergunakan data pemetaan tersebut sebagai dasar penetapan target pendapatan retribusi IMB,” katanya.
Begitu pula pada retribusi bidang perhubungan dan pelayanan parkir yang tidak tercapai, Dewan memita agar adanya peningkatan pengawasan dan tindakan tegas terhadap petugas lapangan. Selain itu walikota juga minta untuk menyiapkan sarana perparkiran yang memadai serta perbaikan sistem pengelolaan pemungutan parkir. Sedangkan persoalan lambatnya penataan reklame di kota Bandung, Dewan merekomendasikan agar walikota segera menindaklanjuti kebijakan moratorium reklame dalam sebuah peraturan walikota.
Berikaitan dengan penatausahaan pengelolaan sumbangan hibah atau CSR dari pihak ketiga, Dewan merekomendasikan agar walikota memberikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya terkait belanja daerah, Dewan merekomendasikan agar perencanaan alokasi belanja tidak langsung lebih tepat sehingga tidak menyisakan anggaran yang cukup besar. Lalu perlunya percepatan penyelesaiaan administrasi DPA sehingga proses tender /lelang bisa lebih cepat. “Bila perlu diberikan peringatan keras dan daftar hitam kepada perusahaan perusahaan yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat menimbulkan realisasi belanja tidak tercapai,” tegas Erwan.
Selain itu, walikota juga diminta memberikan penguatan SDM di SKPD dan unit layanan pengadaan (ULP) khususnya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panita pengadaan barang dan jasa.
Begitu pula dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah, pada bidang pendidikan, Dewan memberikan rekomendasi agar walikota memperbaiki tentang PPDB, memberikan kemudahan bagi siswa miskin melalui jalur non akademis, penataan kualitas pendidikan dan perhatian terhadap guru honorer.
Lalu pada bidang kesehatan, walikota diminta untuk memperhatikan hal yang berkaitan dengan penolakan pihak rumah sakit terhadap surat keterangan miskin, pembangunan puskemas, pelayanan dasar kesehatan, memenuhi kekurangan dokter spesialis, posyandu dan pelayananBPJS.
Pada bidang sosial, Dewan minta agar walikota memperhatikan persoalan traficking, PMKS, merealisasikan pembangunan puskesos, mengadakan pengawasan terdahap lokalisasi yang sudah ditutup padahal masih banyak praktik prostitusi.
Di bidang lingkungan hidup, Dewan meminta agar walikota meningkatkan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, k elanjutan pembangunan PLTSa dan mengimplementasikan perwal 763/2014 mengenai izin lingkungan terkait masalah Amdal dan UKL UPL.
Selanjutnya pada bidang pekerjaan umum, Dewan meminta agar walikota memperhatikan pengawasan pembangunan/pemeliharaan jalan, penanganan banjir Cileuncang, menata lingkungan kumuh, memproses serah terima pembangunan taman dari pihak ketiga, mengoptimalkan koordinasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah pekerjaan umum, memperbaiki drainase yang sudah tidak layak, meningkatkan pemeliharaan berkala terhadap PJU dan PJL.
Dewan juga menyoroti bidang penataan ruang, dalam hal pelaporan kinerja dan penyerapan anggaran yang dinilai tidak masuk logika. Contohnya penyerapan anggaran beberapa SKPD hanya mencapai 80 persen, tapi pelaksanaan kegiatannya 100 persen lebih. "Masa iya bisa jomplang begitu, antara penyerapan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan," ujar Erwan karena pengajuan anggarannya berbasis kinerja.
Erwan meminta agar Pemkot Bandung lebih teliti dalam membuat laporan. Jangan sampai ada kesalahan jika memang benar bisa melakukan penghematan cukup besar, maka tahun berikutnya akan ada pemotongan anggaran.
Rekomendasi dewan juga meminta agar walikota memperhatikan masalah RTH terkait banyaknya alih fungsi lahan. Ditambah perhatian pada masalah fasum fasos pada perumahan swasta yang tidak sesuai perda. “Dewan meminta agar adanya penguatan SDM di bidang perencanaan perumahan dan terus mendoorng pembangunan rusunawa,” ujarnya.
Untuk bidang pertanahan, Dewan meminta agar adanya perhatian khusus pada sistem perencanaan anggaran, melakukan inventarisasi dan sertifikasi asset-asset daerah. Sementara pada bidang kepemudaan dan olahraga, Dewan meminta agar walikota memperhatikan sarana dan prasarana olahraga yang tidak representasi dan mengoptimalkan program kegiatan pembinaan kepemudaan di kewilayahan.
Demikian pula pada ketenagakerjaan, Dewan meminta walikota agar mendorong SKPD lebih proaktif dalam memberikan pelatihan, penyaluran dan penyediaan lapangan kerja serta peningkatan SDM di sinas terkait. Sedangkan pada bidang pertanian, Dewan meminta agar dikaji ulang mengenai retribusi rumah potong hewan. Terakhir, pada bidang pariwisata, Dewan meminta agar SKPD terkait mengoptimalkan program promosi kota Bandung ke mancanegara, memperhatikan perda pelestarian seni dan implementasi perda cagar budaya. BD/adv
