KAB. BANDUNG || bedanews.com — Dengan berpedoman pada Evidence Based Policy (kebijakan berbasis bukti), Research Based Policy (kebijakan berbasis penelitian), dan Since Based Policy (sejak kebijakan berbasis), dikatakan, H. Dasep Kurnia Gunarudin, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Kamis 29 September 2022, akan tercipta Good Governance (Pemerintahan yang Baik).
Ketiga kriteria itu, disebutkan legislator dari Fraksi PKS itu, merupakan teori-teori dasar hukum kebijakan yang akan melahirkan suatu kebijakan yang baik, dan tidak akan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini kita jarang sekali mendapatkan yang sifatnya tidak berfungsi di Kabupaten Bandung.
Termasuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ia mengungkapkan, dari 15 raperda yang disodorkan hanya 3 yang lolos, diantaranya, Raperda Perlindungan Mata Air, Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, dan Perlindungan Petani, yang merupakan inisiasi DPRD yang selanjutnya akan masuk membahas perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, ini merupakan konsideran dari PP Nomor 45 tahun 2017, di mana masyarakat dalam pembuatan perda atau peraturan-peraturan yang dibuat untuk masyarakat, diantaranya adalah skripsi pajak daerah segala hal yang sifatnya membebani masyarakat, maka masyarakat bisa berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya.
“Namun ketika kita melihat pasal ketiga dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 nomor 45 tahun 2017 ternyata memerlukan satu penjabaran. Penjabaran Itulah yang nanti akan ada muatan muatan lokal yang sekiranya bisa dilaksanakan di kabupaten Bandung berdasarkan aspirasidari berbagai lapisan masakan termasuk media termasuk nantinya, anggota DPRD yang lain dan stakeholders lainnya,” katanya.
Pada pembangunan daerah khususnya dalam pembentukan Perda untuk kedepannya ketika Perda ini sudah diundangkan, wajib hukumnya melibatkan masyarakat. “Makanya ketiga kriteria yang tadi dijelaskan, seperti Evidence Based Policy, Research Based Policy, dan Since Based Policy, harus menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang baik dengan adanya keterlibatan masyarakat saat membuat kebijakan,” pungkasnya.***
