KAB. BANDUNG || bedanews.com — Salah seorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Bandung, H. Asep Badrun Mulyana, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menurutnya akan membuat masyarakat akan semakin terperosok dalam kemiskinan di pasca pandemi covid 19.
Asep meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga BBM itu, dan diharapkan para wakil rakyat pun, baik itu di DPR, DPRD Privinsi, DPRD Kota/Kabupaten, agar segera mengambil sikap terhadap keputusan yang diindikasikan akan merugikan masyarakat miskin.
Ia memprediksikan untuk kedepannya akan tetjadi kerawanan pangan karena adanya peningkatan daya beli yang akan menjerat leher masyarakat miskin. Karena ia meyakini bahwa kenaikan harga BBM akan menjadi pemicu naiknya pula harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Saat inilah semestinya Wakil Rakyat yang mengaku pro rakyat bisa bekerja dengan mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan serta masa depan masyarakat, khususnya masyarakat kecil,” katanya melalui telepon, Minggu 4 September 2022.
Sebelumnya ia menvisualisasikan, sebelum ada keputusan kenaikan BBM, harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan secara serta merta. Selanjutnya setekah diberlakukan kenaikan harga BBM yang diputuskan pada hari Sabtu, 3 September 2022, dapat dibayangkan kesusahan masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhannya.
Luar biasanya lagi, ia mengemukakan, saat gejolak terjadi di tengah masyarakat akibat kenaikan sembako, akan muncul para “Hero” yang mengatasnamakan “Peduli Sesama” memberikan bantuan sosial. Padahal bila dikaji secara spesifik, para “Hero” melakukan hal itu karena adanya kepentingan.
Masalah lainnya yang harus diperhatikan adanya terjadi kerawanan pangan dan sosial. Untuk petani dan nelayan tidak bisa bekerja maksimal karena terbentur kenaikan harga BBM. Begitu pula dengan para buruh dan sopir angkot yang rata-rata mengaku sangat keberatan dengan hal tersebut.
Bisa saja pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang rencananya akan disalurkan di bulan September 2022 ini, dan kembali dilaksanakan di bulan Desember 2022 nanti, “Memangnya berapa besar BLT yang diterima masyarakat, cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” tegasnya.
Dengan besaran bantuan Rp300 ribu, Asep kurang percaya kalau kebutuhan atau masalah sosial masyarakat miskin akan tertanggulangi dengan signifikan. Apalagi dengan jarak waktu 3 bulan untuk penerimaan bantuan, artinya setiap bulanmya masyarakat diharuskan memaksakan diri untuk mencukupi kebutuhannya perbulan sebesar Rp100 ribu.
Ia mengkuatirkan dari ketidakcukupnya bantuan yang diterima masyarakat miskin akan berdampak pada munculnya “Kemiskinan Ekstrim” kembali di Kabupaten Bandung. Bahkan saat ini juga ia mengaku banyak mendengar keluham-keluhan masyarakat terkait kenaikan harga yang tak terkendali.
“Kesulitan lainnya yang akan muncul adalah pelajar dan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum. Tentunya sopir angkutan umum merasa kebingungan untuk menaikan tarif, sementara penumpang (masyarakat dan pelajar) masih membayar dengan tarif lama.
“Untuk itu saya mengharapkan ada kepanjangan tangan dari Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat agar bersama-sama memohon kepada pemerintah supaya segera melakukan evaluasi dengan kenaikan harga BBM,” pungkasnya.***
