Sukabumi, BEDAnews.com
Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, SH, MM menandaskan, mengelola Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, kendati dengan luas wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit, namun kompleksitas permasalahan yang dihadapi tidak kalah pelik dan rumit.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi di Kota Sukabumi, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga masalah utama. Antara lain masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari identifikasi masalah yang dihadapi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi senantiasa berupaya optimal, terutama dalam mencari jalan keluarnya yang terbaik, melalui rumusan Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi, Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa.
Demikian pula dalam mencapai tujuan negara dan mewujudkan visi pemerintahan, diperlukan berbagai upaya dan pendekatan. Diungkapkannya, sedikitnya ada dua pendekatan yang harus dipahami, didalami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan. Maksud dan tujuannya, supaya fungsi pemerintahan tersebut, dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Adapun pendekatan yang pertama, yakni harus senantiasa berorientasi pada pelayanan publik. Diharapkannya, seluruh aparatur pemerintahan harus memahami, bahwa birokrasi telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Apabila ditelusuri secara seksama, struktur awal birokrasi banyak diwarisi oleh sistem kerajaan yang ada di wilayah Indonesia, dan warisan kolonial Belanda. Pada awal birokrasi pemerintahan Indonesia dibangun, citra birokrat sebagai penguasa terasa demikian kental. Namun seiring dengan demokratisasi dan komitmen terhadap pelayanan publik, orientasi sebagai penguasa menjadi tidak relevan. Karena birokrasi pemerintahan dibangun, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga seluruh aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang perekonomian maupun dalam bidang sosial dan kebudayaan, dapat tumbuh dan bergerak dengan baik dan lancar, yang pada gilirannya dapat menjadi pilar-pilar dalam membangun kualitas dan daya saing bangsa.
Sedangkan pendekatan yang kedua, yakni harus senantiasa berorientasi pada hukum dan aturan yang berlaku. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara jelas, bahwa Negara Indonesia berdasar pada hukum atau rechsstaat, tidak berdasar pada kekuasaan belaka atau machsstaat. Pada implementasinya, prinsip ini harus menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai konsekuensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seluruh aparatur pemerintahan tidak boleh berdasarkan pada kemauan pribadi, akan tetapi harus berdasarkan pada aturan dan panduan yang memayunginya. Dalam konteks birokrasi modern terutama pada satuan-satuan kerja yang langsung melayani masyarakat, mensyaratkan adanya SOP (Standar Operating Procedur) yang diatur secara jelas dan terukur, dari mulai waktu yang dibutuhkan, syarat-syarat dan biaya pelayanan, apakah gratis atau dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan. (MYS)
