Bandung BEDAnews.com
Banyaknya kasus perdagangan manusia di Jabar membuat prihatin Komisi V DPRD Jabar, terlebih hal ini melibatkan unsur pemerintahan di tingkat kelurahan/desa.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi V DPRD jabar dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes
"Sekarang ini banyak kuwu kuwu atau kepala desa yang bekerjasama dengan agen penyalur ilegal, mencari orang-orang yang akan bekerja di luar negeri. Para kuwu atau kepala desa ini mendapat keuntungan atau komisi dari agen illegal”
Dikatakannya, banyak kepala desa di daerah yang menjadi calo tenaga kerja dan kepanjangan tangan dari agen penyalur tenaga kerja luar negeri ilegal.
Sekretaris FPDI P jabar ini meminta, oknum ini harus ditindak tegas, baik oleh aparat penegak hukum atau pemerintah di atasnya, karena dengan menyalurkan masyarakat kepada agen penyalur tenaga kerja ilegal, secara tidak langsung kuwu tersebut telah menjerumuskan warganya.
"Mestinya seorang kuwu itu harus meningkatkan kualitas hidup warganya, bukan malah menjerumuskan," tegasnya
Terlebih, selama ini banyak tenaga kerja wanita dari Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat perlakukan yang tidak manusiawi.
Terkait maraknya aksi kekerasan terhadap para tenaga kerja wanita, Ikhwan mengatakan, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri memang sangat rentan terhadap kekerasan. Terutama bagi para tenaga kerja wanita yang datang ke sana secara ilegal.
"Yang sangat rawan itu tenaga kerja yang informal, seperti untuk pembantu rumah tangga. Itu sangat rawan terjadi kekerasan. Oleh karena itulah ke depan yang harus didorong itu adalah tenaga kerja yang formal yang memiliki kualitas baik," katanya.
Saat ini, tambah dia, jumlah tenaga kerja informal yang bekerja di luar negeri sangat banyak dan melebihi yang formal. Sehingga, tidak heran banyak yang mengalami kekerasan. "Kini adalah tugas pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama untuk tenaga kerja yang akan kerja di luar negeri," pungkasnya.@HER
