JAKARTA || bedanews.com — Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, menyoroti polemik seputar RKUHP versi terbaru yang dinilainya masih banyak mengandung masalah karena banyak pasal yang berpotensi disalahgunakan karena bersifat karet.
Zaenal Abidin yang juga merupakan Pengamat Kebijakan Publik itu, mengatakan, bahwa salah satu masalah yang muncul dalam RKHUP tersebut adalah terkaut Pasal Penghinaan Presiden, “Pada tahun 2006 MK sudah pernah membatalkan pasal penghinaan presiden karena dinilai rawan dimanipulasi, tetapi di RKUHP yang baru dimunculkan lagi, isinya juga masih rawan untuk dimanipulasi, artinya tidak belajar dari peristiwa sebelumnya” jelasnya saat Siaran Pers di Jakarta, Sabtu 9 Juli 2022 lalu.
Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Senin 11 Juli 2022, Zaenal menuturkan, pasal penghinaan presiden dalam RKUHP sangat mungkin akan disalahgunakan untuk membungkam kritik dari masyarakat, akibatnya masyarakat akan takut bersuara karena pasal tersebut disertai ancaman penjara.
“Ini menandakan bahwa Negara kita nampaknya belum serius memajukan demokrasi, buktinya kebebasan berpendapat berupaya dihambat dengan memunculkan pasal penghinaan presiden, melalui pasal ini warga negara yang mengkritik kebijakan presiden berpotensi dinilai menghina presiden, hal ini karena tidak ada batasan yang jelas tentang penghinaan yang dimaksudkan” terangnya.
Ada juga sisi positifnya dari RKUHP itu, ungkapnya, yaitu dengan aturan yang memberlakukan hukuman pidana kepada Pelaku Penzinahan, Pelaku Kumpul Kebo, dan pelaku pencabulan, “Aturan ini harus dimunculkan demi menjaga stabilitas moral di tengah masyarakat,” pungkas Zaenal.***
