KAB. BANDUNG || bedanews.com — Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Republik Indonesia, menurut Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, H. Osin Permana, alangkah baiknya diberhentikan karena bertentangan dengan konstitusi.
Legislator yang juga Pemuka Agama dan Pimpinan Pontren Al Madaniah itu menambahkan, bahwa Pemilihan Umum lima tahunan itu sudah ditentukan Undang Undang Dasar (UUD) selain itu tidak urgensi yang mendukung atau memperkuat permasalahan tersebut.
“Kalau memang ada persepsi kepuasan publik terhadap pimpinannya yang disebutkan tokoh politik tertentu, wajib dipertanyakan objektivitasnya serta validitasnya,” katanya di ruang Fraksi, Senin 14 Maret 2022.
Menurut Osin, pemerintah sekarang ini gagal dalam mengelola distribusi dan tata niaga minyak goreng yang langka, kalaupun ada harganya cukup mahal. Sehingga masyarakat miskin terutama akan kesulitan memperolehnya.
Minyak goreng itu merupakan kebutuhan rakyat, ia merasa prihatin, salah satu negeri terbesar penghasil sawit di dunia, harus kesulitan minyak goreng. Ini jelas sangat ironis sekali.
“Semestinya hal itu menjadi program prioritas pemerintah, bagaimana menanggulangi kebutuhan tersebut jangan dulu berpikir memikirkan memperpanjang jabatan presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan, beberapa waktu lalu Jokowi sudah memberikan jawaban, menolak dengan bijak wacana memperpanjang masa jabatannya. “Lalu mengapa harus dipaksakan dengan alasan rakyat masih membutuhkan, sebenarnya siapa yang benar-benar membutuhkan, ” ungkapnya.
Lebih lanjut Osin menuturkan, perpanjangan masa jabatan Presiden bisa merupakan ancaman demokrasi dan tidak konsisten sama sekali. Bisa disebutkan keinginan itu gambaran ketidakpatuhan kepada reformasi.
Untuk itu Osin mengharapkan agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebelumnya. Jangan lagi ditunda-tunda agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam berbagai pelayanan.***
