KAB. BANDUNG || bedanews.com — Perubahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Uang Tunai, dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, M. Fahmi, bisa menekan masalah yang sering terjadi dilapangan.
Legislator dari Fraksi PKS itu menyebutkan, melalui informasi yang diperolehnya, bantuan yang diterima masyarakat miskin dari aspek kualitas dan kuantitasnya rada buruk. “Bahkan menerima kabar di paket sembako itu terdapat ikan busuk, dan beras medium yang bisa disebutkan tidak layak konsumsi,” katanya di ruang Fraksi, Rabu 22 Pebruari 2022.
Melalui pemberian uang tunai, ia optimis laju perekonomian masyarakat kecil bisa terdongkrak, karena penerima bantuan bisa brlanja dengan leluasa. Terutama warung-warung kecil yang berada disekitarannya.
Ia mengharapkan penyelenggaraan bantuan uang tunai pengganti BPNT bisa berjalan seterusnya, jangan hanya di awal tahun saja. Sebab prioritas dari bantuan yang diterima tersebut sebagai salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
Selanjutnya masyarakat miskin bisa mengambil uang bantuan itu ke PT POS, tidak lagi melalui Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) seperti sebelumnya yang direalisasikan dalam bentuk sembako, yang melibatkan E-Warung. Kadangkala terjadi juga muncul warung dadakan.
“Kami berharap masyarakat bisa bijak saat menerima uang tersebut. Belilah barang yang berkualitas juga terjaga kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkasnya. ***
