Jakarta – bedanews.com – “Saya mengapresiasi dan mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan bersih-bersih dan menata kembali Krakatau Steel yang dipimpin oleh Silmy Karim, dan Silmy juga harus di non aktifkan jika perlu ganti agar mempermudah penyidikan karena Silmy ini bisa menjadi beban Erick Thohir dalam penataan BUMN dengan semboyan AKHLAK nya jika masih aktif,” ujar Fernando Emas, selaku Direktur Rumah Politik Indonesia, Selasa (5/10).
Sebagaimana berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan, tercatat utang Krakatau Steel mencapai US$2,26 miliar. Pada tahun 2018 meningkat menjadi US$2,75 miliar dan US$2,93 miliar pada 2019.
Pada tahun 2020 kemudian naik lagi menjadi US$3,03 miliar dan terakhir tembus US$3,18 miliar per Juni 2021 atau setara dengan Rp45,37 triliun (kurs Rp14.270 per dolar AS).
