Bandung, BEDAnews.com
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat mengalami mismatch kondisi keuangan di tahun 2014 lalu, dimana realisasi anggaran pelayanan kesehatan lebih besar ketimbang dana yang terkumpul. Namun hal itu ternyata tidak berpengaruh terhadap pelayanan peserta BPJS kesehatan di daerah, dan saat ini pelayanan masih tetap berjalan normal.
Seperti diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat Dr. Jenni Wihartini, “Kondisi itu tidak mengganggu pelayanan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS. Khususnya di wilayah divre V Jabar, alhamdulillah lancar,” jelasnya saat ditemui BEDAnews.com, dikantornya Senin (13/4).
Kondisi yang disebut mismatch itu menurut Jenni, sebenarnya sudah diprediksi sejak awal. Kondisi itu disebabkan oleh risk polling yang belum berjalan dengan normal, terutama pada tahun-tahun pertama program itu diluncurkan, karena jumlah kepesertaan belum seluruhnya berjalan normal.
Seperti diketahui, sebelumnya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada BPJS Kesehatan terkait kondisi keuangan pada tahun 2014 yang mengalami defisit cukup besar. Dari pendapatan premi Rp. 38,6 triliun, BPJS Kesehatan harus membayar (klaim) lembaga layanan kesehatan hingga Rp. 40,8 triliun. Sehingga mengalami defisit hingga Rp. 2,2 triliun.
“Hal ini sebenarnya kewenangan pusat untuk menjawab, namun yang jelas, kami di daerah tidak ada kesulitan dalam membayar tagihan-tagihan fasilitas kesehatan dengan tepat waktu,” jelasnya.
Lebih jauh Jenni mengatakan, jumlah keanggotaan BPJS kesehatan di Jawa Barat saat ini sudah mencapai 50 persen. Dari jumlah 46 juta penduduk, sudah 23 juta yang ikut BPJS kesehatan. Dari 23 juta peserta BPJS itu, yang terbesar adalah dari penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan jumlah Faskes sebanyak 136 Rumah Sakit (pemerintah dan swasta).
Dalam kesempatan tersebut, Jenni mengingatkan sekaligus menghimbau agar masyarakat untuk ikut program BPJS, jangan nunggu sakit baru ikut, ujarnya. (Bd)
