CISARUA.BEDAnews.com – Belum adanya pejabat definitive Kepala Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat menjadi sorotan salah satu sorotan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur jabar tahun anggaran 2020.
Hal ini dikemukakan wakil ketua komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya saat rapat kerja dalam pembahasan LKPJ bertempat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Cisarua Kab. Bandung Barat. Rabu (7/4/2021).
Ditengah pandemi seperti ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dan sangat penting dan hal ini sangat bertolak belakang dengan belum adanya kepala dinas definitif untuk dinas kesehatan, karena kehadiran kepala dinas definitif diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
