Bandung.BEDAnews.com
Adanya ketidakpatuhan Kabupaten Kota terhadap Implementasi Perda prov Jabar membuat Komisi I atau A DPRD Jawa Barat yang membidangi masalah pemerintahan dan perundang-undangan akan melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi jabar di Kabupaten Kota.
Demikian Dikatakan Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE kapada BEDAnews diruang kerjanya di DPRD Jabar, Bandung Selasa (4/11)
“Kita akan evaluasi sejauhmana kabupaten/kota itu mematuhi atas implementasi perda provinsi jabar tersebut.” Ungkap Syahrir
Seperti masalah perda KBU dan banyak peraturan daerah serta pergub yang implementasinya di kabupaten kota, mungkin belum terlaksana sepenuhnya. Untuk itu Komisi I telah menjadwalkan untuk mengevaluasi perda-perda dan pergub-pergub tersebut sejauh mana implementasinya di kabupaten kota,
Perda yang kita buat itu sudah cukup banyak tetapi adanya otonomi daerah ini telah membuat daerah-daerah untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan dari provinsi jabar.
Terkait dengan hal tersebut juga aktivis Wahana Lingkungan (Walhi) Jabar, menyampaikan aspirasi ke Komisi I DPRD Jabar, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tentang Kawasan Bandung Utara (KBU). Walhi melihat Pergub tersebut belum seluruhnya terlaksana atau terimplementasikan, sehingga telah memicu kerusakan lingkungan KBU (kawasan Bandung Utara) sebagai daerah resapan air.
Menanggapi aspirasi dari Walhi, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengakui masih ada kendala dalam implementasi Pergub tersebut.
Hal tersebut, paparnya, lebih disebabkan system otonomi yang ada, sehingga beberapa daerah kabupaten/kota tidak mematuhi dan menjalankan Pergub tersebut.
Kendati demikian, tegas Syahrir, DPRD Jabar khususnya komisi I yang membidangi bidang pemerintahan bertekat menindaklanjuti dan mengevaluasi peraturan-peraturan daerah (Perda) terutama terkait pelaksanaan dan pengejawentahannya oleh Pemprov. Jabar.
“Perda-perda yang dihasilkan DPRD Jabar terutama yang mengatur masalah tata ruang sudah banyak , makanya kita akan terus kawal seberapa jauh implementasinya dimasyarakat,” jelasnya. @hermantz
