BANDUNG,BEDAnews.com
Adanya perubahan pada UU MD3, UU Pilkada dan UU Otonomi Daerah dapat membawa konsekuensi pada perubahan isi tatib dprd yang sudah ditetapkan sebelum UU tersebut disahkan. Namun hal itu tidak menjadi penghalang, bisa saja tatib yang sudah ditetapkan tersebut dilakukan revisi atapun perubahan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang baru.
Demikian dikatakan Kasubdit Kementerian Dalam Negeri Andi Batalifu, kepada anggota pansus tata tertib DPRD jabar saat melakukan konsultasi ke kemendagri di Jakarta. Senin (30/9).
Sementara mengenai penetapan tatib DPRD sendiri Andi Batalifu menyatakan, Tatib DPRD Provinsi ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua DPRD definitive, sementara draft rancangan Tata tertibnya yang sudah dibahas, disahkan dan disampaikan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD sementara sebelum diajukan untuk dievaluasi oleh Kemendagri untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRD definitif.
Dengan adanya peraturan demikian penetapan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 diperkirakan baru akan ditetapkan pada pertengahan Oktober ini setelah adanya penetapan ketua DPRD Jabar definitif yang diperkirakan baru akan dilantik pertengahan bulan Oktober 2014 ini.
Terlebih apabila pansus tataib DPRD jabar ingin mengakomodir UU MD3 yang baru maka Pansus harus diperpanjang menunggu UU tersebut ditetapkan atau diundangkan, tetapi beresiko terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan agenda Pemerintahan Daerah. Karena itu Andi menyarankan Tatib masih mengacu ke UU yang lama, namun nantinya dilakukan revisi atau perubahan apabila UU dimaksud telah disahkan.@hermanto
