Bandung, BEDAnews.com
Adanya anggaran sebesar Rp. 30 miliiar untuk pengembangan tiga destinasi wisata di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Sukabumi dan Sumedang dari APBD Provinsi Jabar Tahun anggaran 2014 hingga akhirnya menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 yang tidak terserap, dinilai sebagai adanya perencanaan kinerja yang kurang bagus. Demikian dikatakan Gatot Tjahyono ketua sementara DPRD Jabar di Bandung, Jumat (26/9).
Apabila dana tersebut tidak terserap, Gatot menilai ada persoalan di balik gagalnya pengembangan destinasi wisata tersebut. Persoalan tersebut harus diteliti oleh Pemprov Jabar. Sebab, berbagai kemungkinan bisa terjadi, misalnya dana tidak sesuai dengan perencanaan dan kehendak di lapangan.
"Ini aneh, saat Pemprov Jabar memberikan alokasi Rp. 10 miliar untuk masing-masing destinasi pengembangan wisata tapi pemerintah daerah tidak merespon bantuan tersebut.”
Gatot meminta, Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar memahami apa yang diinginkan oleh kabupaten/kota dalam bentuk perencanaan yang baik. Jangan sampai ada perbedaan persepsi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten kota.
Ketua DPRD sementara ini, mengaku belum mengetahui pasti gagalnya pengembangan destinasi wisata ini karena kurangnya koordinasi, namun menurutnya, jika persoalannya adalah koordinasi, Pemprov Jabar dan bawahannya seharusnya rutin berkoordinasi. Sebab, kabupaten/kota sebagai penerima dan pelaksana program Pemprov Jabar. Bahkan mungkin yang menikmati hasilnya.
Pihaknya pun belum bisa memberikan penilaian terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sebagai leading sector program pengembangan destinasi wisata. Dengan adanya bantuan tidak tersalurkan dengan baik, Gatot menilai berarti perencanaan kinerjanya kurang bagus. “Kenapa bupati tidak mau menerima. Itu kan aneh. Ada persoalan di belakangnya. Atau mungkin ada kendala lain,” ungkapnya. @hermanto
