Cimahi, BEDAnews-
Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidi mengaku belum tahu soal pengaduan Anggota DPRD Kota Cimahi terpilih Udin Kamaludin ke Mahkamah Partai. Pasalnya dia belum mendapatkan laporan dari panitera Mahkamah Partai. Hal itu diungkapkannya saat dihubungi Senin (22/9).
Menurut dia setiap pengaduan yang masuk ke Mahkamah Partai diterima oleh panitera mahkamah Beberapa waktu lalu dia pernah dihubungi oleh Udin Kamaludin soal rencananya untuk mengadu ke Mahkamah Partai, namun soal surat resmi aduan yang dilayangkan pengacara Udin ke Mahkamah Partai, sampai saat ini belum mendapatakan laporan dari panitera Mahkamah Partai. “Untuk mengetahuinya silakan hubungi Panitera Mahkamah Partai saja, “ katanya diujung telpon.
Chozin menambahkan, mekanisme yang ada di Mahakamah Partai adalah setiap pengaduan masuk dulu kepada panitera, setelah itu dilakukan telaahan apakah aduan yang diterima tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak. “Jika menurut panitera diputuskan untuk ditindaklanjuti baru seluruh anggota Mahkamah Partai diberikan materi aduannya, setelah itu baru kami melakukan sidang di Mahkamah, “ sebutnya.
Sementara itu Pengacara Udin Kamaludin Gito Abdussalam mengaku sudah menyampaikan surat pengaduan kepada Mahkamah Partai pada 17 September lalu. Dia meminta Mhakamah Partai agar tetap menjadi anggota DPRD Kota Cimahi hingga habis masa jabatannya. Tuntutan lainnya adalah agar Udin Kamaludin tetap sebagai anggota Partai Persatuan pembangunan. “Kita minta agar pihak Mahkamah Partai melakukan Pembatalan, Penolakan dan Pencabutan terhadap SK tersebut, yang telah tersebar di DPC PPP Kota Cimahi, DPW PPP Prop. Jabar dan DPP PPP Jakarta, apalagi pihak yang bersangkutan baru mendapatkan bukti SK sejak dikeluarkan oleh pihak DPP PPP, baru mendapatkan adanya SK tersebut dari Bendahara Sekretaris Dewan Kota Cimahi, yang didisposisi oleh Walikota Cimahi,”katanya.
Selain melakukan jalur Gugatan Permohonan Pembatalan, Penolakan dan Pencabutan terhadap Surat Keputusan Nomor : 073 /SK/DPP/C/VIII/2014 ke pihak Mahkamah Partai DPP PPP Jakarta, pihaknya juga akan melakukan upaya pidana, dan mengajukan lafktrim ke pihak MABES POLRI atas dugaan tanda tangan yang terindikasi adanya pemalsuan Ketua Umum DPP.PPP, H. Suryadharma Ali, selaku Ketua Umum DPP.PPP, yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ibadah haji di Komisi Pemberantasan Korupsi (bun)
