SUBANG, BEDAnews
Ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K–SPSI) Cabang Kabupaten Subang, Kamis siang (04/09/2014) mengelar aksi demo di halaman Pemkab Subang.
Mereka menyuarakan tuntutan penghapusan outsourching, jaminan BPJS untuk para buruh, mencantumkan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan dan menuntut duduk bersama supaya ada pengertian yang sama dalam aturan.
Pihak pemerintah menyatakan akan bersikap tegas kepada pihak pengusaha yang melanggar atau kurang memperhatikan nasib buruh, jelasnya saat pejabat pemerintah yang diwakili oleh Asisten Tata Praja, H. Cecep Supratin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans), Usman Yuhana dan Kasatpol PP Kab Subang, Asep Setia Permana, menerima perwakilan buruh di ruang rapat Bupati.
Menurut Kepala Dinakertrans, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan di level Presiden Direktur (Presdir) untuk menerapkan aturan lebih tegas. Karena selama ini penyelesaian ditingkat HRD (bagian personalia) tidak ada kejelasan. “Kita akan panggil pihak perusahaan bukan hanya HRD-nya tetapi akan kita panggil Presdirnya nanti karena ditingkat HRD selama ini tidak ada kejelasan,” ujar Usman.
Sambil menunggu perwakilan dialog dengan pejabat pemkab Subang beberapa karyawan berjoged bersama salah seorang anggota polisi menikmati lagu-lagu dangdutan, sehingga tak terasa pertemuan selesai.
Selanjutnya setelah mendapat penjelasan Warlan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K–SPSI) Cabang Kabupaten Subang tentang hasil pertemuannya kemudian massa buruh membubarkan diri. [adang]
