Bandung.BEDAnews.
Usulan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk melepaskan asset milik pemerintah provinsi jawa barat berupa 206 unit kendaraan bermotor berbagai jenis, melalui mekanisme perubahan status hukumatas asset tersebut yang didasarkan kepada peraturan pemerintah, permendagri dan perda pemprov Jabar, terkait dengan masa guna pakai, dan pembebanan terhadap APBD, 183 unit kendaraan bermotor dengan nilai lebih dari Rp. 15 Miliar telah disetujui DPRD jabar.
Berdasarkan kepada mekanisme, perubahan status hukum atas asset milik pemeritah provinsi jawa barat yang memiliki nilai diatas Rp. 5 M, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
Hasil pembahasan Komisi A DPRD Jawa Barat Periode 2009-2014 telah distujui oleh DPRD Jawa Barat Periode 2009-2014 melalui rapat paripurna terakhir mereka pada hari Jum’at Petang (29/8).
Sesuai dengan peraturan pemerintah, Permendagri dan Perda perubahan status hukum termasuk pelepasan asset pemprov Jabar dengan nilai lebih dari Rp 5 Milyar harus mendapat persetujuan DPRD, Komisi A menyetujui untuk melakukan perubahan status hukum atas asset pemprov berupa kendaraan bermotor dari 206 unit disetujui 183 unit dengan nilai perolehan Rp. 15.928.850.000,00. Berkurang 23 unit untuk dipergunakan kembali oleh organisasi perangkat daerah (opd) pemprov Jabar.
Peraturan Pemerintah dan Permendagri mengisyaratkan masa usia pakai kendaraan bermotor mencapai 5 tahun sementara peraturan daerah menetapkan usia pake kendaraan operasional 8 tahun, juga pertimbangan bahwa asset tersebut tidak membebani APBD.
Jenis kendaraan yang akan dilelang secara terbatas meliputi 125 unit Toyota kijang minibus, Mitsubishi 13 unit, Nissan 4, isuzu 5, Toyota 8, Daihatsu 10,Suzuki 5,Chevrolet 1, Volvo 1, VW Caravele 1, Mazda 2, Bimantara cakra 1,Opel optima 1. @hermanto
