Bandung BEDAnews
Telah dilakukannya penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding)atau kesepakatan pembentukan tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu antara Pemprov Jabar dengan Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Jabar dinilai merupakan langkah yang baik untuk menegakan aturan hukum lingkungan.
Dan untuk itu mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat terutama Komisi D yang menangani permasalahan Lingkungan dan pembangunan, seperti dikatakan Ketuanya Ir. H. MQ. Iswara di DPRD Jabar. Kamis (21/8)
Kalau sudah melakukan MoU, menurut saya ini hal yang positif,DPRD Jawa Barat mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jabar menegakan aturan terkait penertiban bangunan bermasalah yang berdiri di lahan milik negara di Kawasan Bandung Utara.
Keberadaan bangunan tersebut sudah jelas melanggar aturan, sehingga harus ditertibkan. Selain bangunan yang berada di lahan milik negara, menurut Iswara, pembangunan lahan milik pribadi di KBU pun harus mengacu pada aturan yang berlaku. Setiap lahan milik pribadi di KBU, kata Iswara, yang bisa dibangun hanya 20 persennya saja.
"Saya mendukung pemerintah provinsi menertibkan bangunan liar tersebut, terlebih KBU merupakan lahan resapan air, sehingga keberadaan bangunan di atasnya akan berdampak buruk terhadap lingkungan.
Tidak hanya itu, pembangunan pun harus dilakukan dengan menyediakan tempat resapan air. Lebih lanjut Iswara katakan, sesuai aturan, pemberian rekomendasi mendirikan bangunan dari pemerintah tidak mudah.
Tahapannya cukup panjang dan harus dibahas dengan instansi terkait. "Kalau kemudian tetap ada pembangunan, menurut saya ada kenakalan dari penagih izinnya," pungkas Iswara.@her
