Bandung. BEDAnews
Nuansa hari jadi Jawa Barat ke 69 tahun 2014 ini, dinilai anggota DPRD Jawa Barat belum jadi milik seluruh masyarakat Jawa Barat, masih sangat elitis.
Demikian dikatakan Ahmad Reza Alhabsy anggota Komisi A DPRD Jawa Barat kepada BEDAnews saat ditemui di Ruang kerja Komisi A DPRD jabar usai rapat paripurna Istimewa Hut Jabar.di DPRD Jabar. Jl Diponegoro Bandung Selasa (19/8)
Peringatan hari jadi provinsi Jawa Barat 2014 ke 69 tahun 2014 yang jatuh pada setiap tanggal 19 Agustus, sesuai dengan ditetapkannya Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinilai masih bersifat kegiatan seremonial. Sehingga, lebih banyak masyarakat Jabar yang tidak tahu, bahwa setiap tanggal 19 Agutus merupakan hari jadi Provinsi Jabar.
Dikatakan anggota Fraksi PDIP yang mensyukuri baktinya sebagai anggota Komisi A, karena telah turut serta membidani lahirnya Perda no 26 th 2010 tetang HUT Jabar ini, dengan hari lahir ini kita harapkan kedepan HUT Jabar itu melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya oleh Elit di Gedungsate, DPRD Jabar, tetapi juga melibatkan elemen dan intsansi lainnya.
“Ada nuansa hari jadi ini belum menjadi milik seluruh masyarakat.masih sangat elitis” ungkapnya
Untuk itu, kedepan diharapkan, pemprov Jabar setiap menjelang peringatan hari jadi, harus lebih banyak melakukan sosialisasi program dan kegiatan untuk memeriahkan Hut Jabar dengan mengajak serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tidak seperti sekarang, yang menikmati dan merasakan HUT Jabar hanya kalangan pejabat , PNS Pemrov dan anggota dewan. “ Ya, masih sangat ellitis’, ujarnya.
Seharusnya, kata Habib, pemprov Jabar dapat mencontoh provinsi DKI Jakarta, dimana setiap menjelang HUT DKI Jakarta, melibatkan seluruh eleman masyarakat, instnasi pemerintahan dan swasta. Misalnya, ada kegiatan Jakarta Sale yang dilakukan seluruh Mall dan Supermarket, PRJ, Pesta Rakyat, Hotel-hotel memberikan Diskon khusus, Objek Wisata, tandasnya
Sementara dalam eksistensinya sebagai pemerintahan juga, saat ini dinilainya pemrpov Jabar sepertinya dilewati oleh masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat lebih banyak berhubungan langsung dengan pemerintahan kabupaten/ kota dan pusat sekaligus. @hermanto
